Nur Khabibi
, Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:23 WIB

Nurhadi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) nan menolak kasasi nan diajukan Nurhadi selaku mantan Sekretaris MA mengenai kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian duit (TPPU). Putusan tersebut menegaskan proses norma nan melangkah alim asas, dari pemenuhan aspek formil dan materiil.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dengan putusan ini pihaknya bakal segera mengeksekusi balasan nan dijatuhkan kepada nan bersangkutan.
"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi bakal menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan norma nan berlaku, termasuk penyelenggaraan pidana badan dan pembayaran duit pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Budi, Senin (16/11/2026).
KPK berharap, putusan ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan norma serta menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus menjaga integritas dan amanah jabatan.
Sebelumnya, Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara mengenai penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian duit (TPPU). Hal ini setelah MA menolak kasasi nan diajukan Nurhadi.
"Amar Putusan: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa," tulis putusan nan termuat dalam laman MA nan dilihat pada Senin.
Putusan tersebut teregister dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 nan dibacakan oleh Ketua Majelis Soesilo, Anggota Majelis 1 Ansori, Anggota Majelis 2 Suradi, dan Panitera Pengganti Bayu Ruhul Azam pada Kamis 29 Oktober 2026.
4 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·