Karhutla Sulbar Belum Surut, 878 Hektare Lahan Hangus Terbakar

Foto udara karhutla di Kecamatan Lalolae, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sabtu (12/9/2026)(ANTARA/JOJON)

SITUASI kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Sulawesi Barat hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda surut. Berdasarkan info Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat hingga Sabtu (17/10), tercatat sebanyak 519 kejadian karhutla nan tersebar di enam kabupaten dengan total luas lahan terdampak mencapai 878,48 hektare.

Kabupaten Majene menjadi salah satu wilayah nan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian, sehingga memerlukan perhatian ekstra dalam upaya pencegahan dan pengendalian. Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Luyo, petugas campuran tetap terus berjibaku melakukan proses pemadaman api di lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa pemantauan titik panas dan pembaruan info melalui Pusdalops menjadi instrumen krusial dalam percepatan penanganan bencana.

“Pemantauan dan pembaruan info merupakan bagian krusial untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta percepatan penanganan musibah di wilayah terdampak,” ujar Yasir Fattah.

Rincian Sebaran Karhutla di Sulawesi Barat

Berdasarkan rekapitulasi info Pusdalops BPBD Sulbar periode 1 Januari hingga 16 Oktober 2026, berikut adalah rincian akibat karhutla di enam kabupaten:

Selain kebakaran lahan, laporan tersebut juga mencatat adanya 88 kejadian kebakaran permukiman nan berakibat pada 165 unit bangunan. Adapun total luas area rimba nan terdampak mencapai 441,12 hektare, dengan proses pengesahan info nan tetap terus berjalan.

Penanganan Kekeringan dan Distribusi Air Bersih

Kondisi karhutla diperparah dengan akibat kekeringan nan mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui BPBD secara intensif melakukan pendistribusian air bersih, terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga, tetap terpenuhi di tengah cuaca ekstrem.

Yasir Fattah menegaskan bahwa penanganan kudu dilakukan secara terpadu, mulai dari patroli titik panas hingga pemenuhan logistik warga. “Kami mendorong agar penanganan kebakaran di wilayah nan tetap aktif dilakukan secara terkoordinasi, sementara pengedaran air bersih kudu terus diupayakan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan dapat terpenuhi,” pungkasnya. (H-2)