Karhutla 2026 Melonjak 19 Kali Lipat, Pakar IPB: Sinyal Runaway Climate Impact

Ilustrasi: Kebakaran lahan di Desa Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, Selasa (2/5/2023).(Antara)

LONJAKAN luas kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan mencapai nyaris 19 kali lipat dalam empat bulan pertama tahun 2026 dinilai bukan sekadar anomali statistik. Guru Besar IPB University, Bambang Hero Saharjo, menegaskan bahwa kejadian ini adalah sinyal kuat dari Runaway Climate Impact alias akibat suasana nan telah berlari di luar kendali sistem pencegahan manusia.

Menurut Bambang, lonjakan drastis ini membuktikan bahwa sistem alam saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sistem perlindungan nan ada. Ia memperingatkan bahwa strategi siaga kebakaran nan berkarakter "normal" sudah tidak lagi relevan untuk menghadapi situasi ekstrem tahun ini.

"Lonjakan hingga 19 kali lipat adalah sinyal bahwa sistem alam sudah begitu kuat sehingga menabrak sistem pencegahan kebakaran kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan strategi biasa; kita butuh strategi perang total," ujar Bambang dikutip, Jumat (5/6).

Kegagalan Respons Awal

Bambang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas lambatnya respons pemerintah. Meski tanda-tanda ancaman sudah terlihat sejak awal tahun, beberapa lembaga pemerintah justru sempat menyatakan kondisi kondusif pada April lalu, saat api mulai melalap sebagian wilayah.

Ia menekankan bahwa sikap meremehkan "api kecil" di tingkat wilayah dan masyarakat sangat berisiko membawa Indonesia kembali ke tragedi asap besar seperti tahun 2015 alias 2019. Kondisi medan nan semakin kering akibat transisi mendadak dari tiga tahun La Nina menuju El Nino ekstrem membikin vegetasi menjadi bahan bakar instan nan sangat mudah tersulut.

Akar Masalah Ekonomi dan Kegagalan Teknis

Selain aspek alam, Bambang menyoroti kegagalan kegunaan prasarana pencegahan seperti sekat kanal di lahan gambut. Namun, dia menegaskan bahwa akar masalah utama karhutla nan berulang di letak nan sama bukanlah teknis, melainkan ekonomi.

"Selama pembukaan lahan tanpa bakar dianggap terlalu mahal dan penegakan norma belum memberikan pengaruh jera nan sepadan, maka asap bakal terus muncul setiap tahun," tambahnya.

Jendela Waktu Sempit

Bambang memperingatkan bahwa pemerintah hanya mempunyai waktu beberapa minggu ke depan untuk melakukan tindakan pencegahan agresif, seperti pembasahan lahan (rewetting) dan penegakan norma nan ketat. Jika momentum ini terlewat, Indonesia diprediksi bakal terjebak dalam krisis pemadaman nan menyantap biaya jauh lebih besar dengan efektivitas nan rendah saat puncak tandus tiba.

"Bukan mustahil kita bakal memandang pengulangan skenario krisis 2015 alias 2019 jika tren hotspot ini terus bersambung hingga puncak kemarau," pungkasnya. (Ant/I-1)