Kapolri: Berbagai Dinamika Pengaruhi Revisi UU Polri, Singgung Aksi Demo Agustus 2025

Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa perjalanan revisi Undang-Undang (UU) Polri turut dipengaruhi oleh beragam dinamika nan terjadi di Tanah Air, termasuk gelombang demonstrasi nan sempat mencuat pada Agustus-September 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan keynote speech (sambutan utama) dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas Tahun 2026 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, pembahasan UU Polri sempat mengalami penundaan lantaran pemerintah dan DPR saat itu memprioritaskan penyelesaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dan alhamdulillah, pasca-KUHAP selesai, Undang-Undang Polri pun mulai berjalan," kata Sigit.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, sejumlah peristiwa di masyarakat turut memengaruhi proses pembentukan beleid tersebut.

Sigit menjelaskan, salah satu dinamika nan muncul saat itu adalah tindakan demonstrasi nan dikenal dengan julukan "Agustus Kelam" dan "September Hitam". Menurutnya, rumor tersebut berkembang dari kritik terhadap sejumlah peristiwa dan kebijakan pemerintah menjadi tuntutan reformasi Polri pascapandemi.

Sebagai informasi, gelombang demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan penghasilan alias tunjangan DPR, penolakan kebijakan ekonomi, dan kemarahan atas tindakan represif aparat, termasuk kejadian tertabraknya seorang pengemudi ojek daring (ojol) oleh mobil rantis polisi.

"Ada rumor kerusuhan pada bulan Agustus nan dikenal dengan 'Agustus Kelam' ya, dan 'Black September', nan kemudian muncul rumor mengenai dengan reformasi nan awalnya itu adalah proses perjalanan kritik terhadap peristiwa ataupun kebijakan-kebijakan nan dirasakan oleh masyarakat saat itu nan membikin perbaikan secara menyeluruh, kemudian dalam perjalanannya menjadi rumor mengenai dengan reformasi Polri pasca-reformasi," jelasnya.