Kapolda Jabar Buka Suara soal Sayembara Warga Tangkap Begal dari KDM

Bandung, CNN Indonesia --

Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Pipit Rismanto menyambut positif sayembara buat penduduk untuk menangkap pemalak nan dikeluarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyad alias KDM beberapa waktu lalu.

Pipit menilai sayembara dari gubernur itu merupakan pemberi motivasi agar warga turut bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Ya kita menyambut baik. Ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga mempunyai apa ya, kemauan memberikan motivasi kepada semua penduduk ya, untuk berperan-serta dalam menjaga Kamtibmas ya," kata Pipit kepada wartawan di wilayah Arcamanik, Kota Bandung, Jabar, Jumat (24/7).

"Artinya bahwa tadi dengan berangkaian dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya, ini adalah bentuk pemberian semangat ya, motivasi kepada semua pihak ya," sambungnya.

Namun, dia menegaskan sayembara itu tak bisa diperuntukkan buat kepolisian.

Pasalnya, tegas dia, kepolisian memang sudah tugasnya nan diamanatkan undang-undang untuk menjaga keamanan.

"Kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib melakukan penegakan norma terhadap seperti begal," ungkap Pipit.

Meskipun demikian, Pipit mengimbau jika masyarakat sukses menjadi korban, mengetahui, alias menangkap pemalak untuk segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi, jaminnya, akan merespons dengan cepat.

"Risiko tentu saja kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main pengadil sendiri. Namun, pembelaan diri juga krusial ya, pembelaan diri andaikan melawan. Tapi jika tidak melawan, diamankan dengan baik agar tidak banyak luka, tidak membahayakan bagi nyawa siapapun ya, bagi nyawa siapapun, segera diinformasikan kepada kepolisian, kepolisian wajib merespons secara cepat," kata dia.

Disinggung apakah masyarakat sipil dibolehkan membawa perangkat pelindung diri, Pipit menyebut bisa dikoordinasikan dengan masing-masing abdi negara kewilayahan di masing-masing daerah.

"Kalau perangkat pelindung diri saya pikir untuk Siskamling kelak silakan kelak koordinasi dengan kan ada tiga pilar ya--ada Kepala Desa, ada Bhabinkamtibmas, ada Babinsa. Nanti apa nan cocok di wilayah masing-masing sesuai tingkat ancamannya ya," kata dia.

"Ya sesuai tingkat ancamannya. Kalau ancamannya di situ tidak terlalu berat, mungkin nan krusial adalah ada nomor telepon abdi negara nan terdekat di situ ya," sambung Pipit.

Pipit pun memperbolehkan masyarakat untuk minta support kepolisian nan memerlukan pengawalan, jika dirasa takut untuk pulang alias beraktifitas karena akibat begal.

"Jadi andaikan ada ketakutan, ini himbauan kepada seluruh warga, memang mungkin mau pulang jamnya sudah terlalu malam dan ketakutan, tolong informasikan dan laporkan kepada kepolisian. Saya umumkan kelak bakal saya perintahkan jejeran di mana pun berada agar merespons ya. Iya, lantaran kelak ada di spot-spot tertentu ya sudah ada personil nan siaga di situ," kata dia.

Pernyataan KDM

Terpisah, Dedi Mulyadi menjelaskan argumen mengumumkan sayembara bagi penduduk nan sukses menangkap pelaku begal, copet, jambret, hingga pelaku kejahatan jalanan.

Dia bilang bingkisan duit sengaja disiapkan sebagai pemicu agar masyarakat lebih aktif menjaga keamanan lingkungan, bukan untuk mendorong tindakan main pengadil sendiri.

Dedi menegaskan, bingkisan senilai Rp5 juta hingga Rp50 juta hanya bakal diberikan kepada penduduk nan memenuhi syarat ketat. Pelaku kejahatan kudu diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan hidup dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

Mengenai sumber biaya hadiah, Dedi memastikan untuk tahap awal seluruh bingkisan bakal dibiayai menggunakan duit pribadinya, bukan berasal dari APBD Jawa Barat.

"Udah dari saya dulu cukup. Nanti jika kewalahan baru," ucapnya.

Menurut Dedi, konsep sayembara dipilih lantaran dinilai sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia nan terbiasa termotivasi melalui sebuah penghargaan alias apresiasi.

"Karena tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah jika ada ranking pertama, ranking pertamanya diumumin belajarnya suka rajin. Kemudian wilayah jika dilombain suka rajin," kata Dedi, Jumat (24/7) dikutip dari detik.com.

Politikus Gerindra itu juga menepis dugaan bahwa sayembara ini bakal membikin masyarakat bertindak pragmatis lantaran hanya mengejar hadiah. Menurut dia, pemberian insentif merupakan perihal nan lazim untuk mendorong partisipasi aktif publik.

Respons pemerhati keamanan dan HAM

Sementara itu organisasi sipil nan memerhatikan penegakan keamanan hingga kewenangan asasi manusia (HAM), Amnesty International Indonesia, merespons sayembara itu dengan meminta gubernur dan kapolda tak melempar tanggung jawab ke warga.

Dalam siaran pers nan diterima, Kamis (23/7), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, "Arahan ini berisiko melegitimasi tindakan main pengadil sendiri di lapangan. Gubernur dan Kapolda Jabar tidak boleh melempar tanggung jawab mereka menjaga keamanan dan ketertiban norma dengan meminta masyarakat ikut terlibat dalam menindak tindakan begal."

Alih-alih sayembara, pihaknya meminta gubernur dan kapolda fokus pada tugasnya untuk meningkatkan pengawasan, pengamanan lingkungan, serta penegakan hukum.

"Tambah patroli, CCTV terintegrasi, perbaiki penerangan jalan rawan begal, percepat respons laporan, dan usut tuntas jaringan penadah begal. Itu tugas Gubernur dan Kapolda. Tidak perlu sayembara. Imbauan 'boleh bertindak tegas asal jangan sampai mati' dari Polda adalah pesan nan ngawur secara hukum," kata dia.

Menurutnya logika 'keamanan lewat sayembara' sudah diuji di banyak negara. Dan, sambungnya, hasilnya selalu sama ialah meningkatnya kekerasan dan turunnya kepercayaan publik.

"Di banyak negara, kejahatan jalanan turun drastis bukan lantaran penduduk disuruh main pengadil sendiri, tapi lantaran investasi pada sarana transportasi publik, pendidikan, dan polisi organisasi nan akuntabel," tegas Usman.

(csr/kid/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]