Rohman Wibowo
, Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |20:27 WIB

Kadin soal UMP DKI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 tidak realistis andaikan terus dipaksakan lebih tinggi di tengah tekanan ekonomi saat ini. Kalangan pengusaha pun meminta serikat pekerja memahami situasi bumi upaya nan tengah berjuang mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026) nan menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen alias Rp407.065 menjadi Rp6.136.941 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
Merespons ketetapan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyoroti beratnya tambahan beban biaya nan kudu ditanggung pelaku upaya dalam kondisi sekarang.
“Kenaikan sampai Rp6,1 juta saja sebenarnya sudah cukup berat di tengah tekanan ekonomi saat ini apalagi jika dipaksa ke Rp6,2 juta itu kurang realistis, jadi teman-teman serikat pekerja tolong mengerti posisi bumi usaha,” kata Sarman saat ditemui selepas aktivitas pelantikan Pengurus Pusat HIPMI, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Sarman mengakui penetapan itu sudah melangkah sesuai patokan lewat Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta nan terdiri atas unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dengan rumus pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta alfa sebagai kontribusi ketenagakerjaan terhadap ekonomi.
Jika dua unsur sepakat maka satu pihak mengalah, sehingga pengusaha tetap menerima hasilnya sejauh sesuai proses dan mengembalikan pelaksanaannya pada keahlian masing-masing perusahaan apakah nomor Rp6,1 juta tersebut memungkinkan alias tidak.
17 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·