Jual Beras di Atas HET, Pedagang Terancam Pidana 7 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

Mentan menakut-nakuti bakal mencabut izin upaya hingga menjatuhkan hukuman pidana kepada pedagang beras nan menjual produknya di atas nilai satuan tertinggi (HET). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menakut-nakuti bakal mencabut izin upaya hingga menjatuhkan hukuman pidana kepada pedagang beras nan menjual produknya di atas nilai satuan tertinggi (HET). Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

Amran meminta pedagang nan tetap menjual beras di atas HET segera menyesuaikan nilai dengan ketentuan pemerintah. Dia menegaskan tidak boleh ada pelaku upaya nan menetapkan nilai secara sepihak, termasuk untuk beras premium.

"Yang menjual di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, nan premium ada lagi nan main-main. Sebelum bapak ditindak, turunkan nilai sesuai izin pemerintah, jangan bapak seenaknya," kata Amran dalam konvensi pers, Minggu (8/11/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah menetapkan HET untuk menjaga keterjangkauan nilai beras bagi konsumen. Sementara itu, nilai pembelian pemerintah (HPP) berfaedah melindungi kesejahteraan petani. Karena itu, pelaku upaya kudu mematuhi kedua ketentuan tersebut agar tidak mengambil untung secara berlebihan.

Menurut Amran, beras merupakan komoditas pangan strategis nan mendapat support subsidi pemerintah hingga Rp160 triliun. Subsidi tersebut bermaksud menjaga kesiapan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.