Jembatan Dibangun demi Akses Pendidikan yang Lebih Aman di Banggai, Sulteng

Sejumlah pelajar di Desa Masungkang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kudu menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah lantaran belum tersedianya akses nan layak.

Menyusul kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memutuskan membiayai pembangunan jembatan penyeberangan menggunakan biaya pribadi sebagai solusi sementara sembari menunggu pembangunan melalui sistem APBD.

“Hati nurani saya terpanggil secara pribadi, jadi spontanitas saja setelah membaca buletin media dan memandang foto anak-anak sekolah nan menyeberang sungai saat banjir,” kata Anwar Hafid.

Dia menyampaikan, kondisi tersebut tidak sekadar berangkaian dengan pembangunan infrastruktur, tetapi menyangkut kepentingan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Karena itu, keselamatan dan kelancaran perjalanan mereka menuju sekolah menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.

“Karena kepentingan anak-anak untuk sekolah jadi nan paling utama buat saya,” ujar dia.

Kondisi anak-anak nan kudu berjuang menyeberangi sungai juga membawa Anwar Hafid kembali pada pengalaman masa lalunya. Dia terkenang perjuangan ketika tetap duduk di bangku SMP di Morowali sekitar 40 tahun lalu.

Pengalaman tersebut membikin persoalan akses pendidikan di wilayah terpencil terasa lebih dekat baginya. Dia memandang kesulitan anak-anak di Masungkang bukan sekadar persoalan hari ini, melainkan tantangan nan berpotensi menghalang kesempatan mereka memperoleh pendidikan.

“Kondisi tersebut mengingatkan dengan perjuangan saya semasa dulu waktu masa sekolah SMP di Morowali 40 tahun silam,” ungkapnya.

Anwar Hafid menyadari pembangunan prasarana permanen idealnya mengikuti sistem penganggaran pemerintah melalui APBD. Namun, proses tersebut memerlukan waktu, sementara kebutuhan anak-anak untuk berguru tidak dapat ditunda hanya lantaran belum tersedianya jembatan penyeberangan.

“Kalau menunggu sistem APBD tetap lama, jadi kita lakukan antisipasi sementara saja dulu lantaran anak sekolah tidak boleh libur hanya lantaran tidak ada jembatan penyeberangan,” ujarnya.

Sementara itu pemerhati dan praktisi Pendidikan Indra Charismadji menyebut tindakan Anwar Hafid ini patut diapresiasi. Menurut dia, keputusan tersebut mencerminkan kepekaan, keberanian, dan respons sigap seorang pemimpin dalam menghadapi persoalan nyata nan dialami masyarakat.

“Langkah Gubernur Anwar Hafid patut diapresiasi sebagai bentuk kepekaan, keberanian, dan respons sigap seorang pemimpin terhadap penderitaan konkret masyarakat,” kata Indra Charismadji.

Dia menambahkan respons sigap Anwar Hafid krusial ketika persoalan nan dihadapi masyarakat berangkaian langsung dengan keselamatan dan keberlangsungan pendidikan. Menurut dia kebutuhan mendesak seperti akses penyeberangan kudu mendapat perhatian segera lantaran akibat nan dihadapi para pelajar berjalan setiap hari.

“Anak-anak tidak dapat diminta menunggu siklus anggaran berikutnya sementara setiap hari mereka kudu menghadapi akibat ketika pergi ke sekolah,” jelasnya.

Pembangunan prasarana nan masif menjadi komitmen pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Anwar Hafid-Reny Lamadjido. Melalui skema Multi Years Contract (MYC) Pemprov Sulteng telah menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 604,8 miliar membangun semua jalan di wilayahnya.

Selain melalui skema multiyears contract, pada 2026 Berani Lancar juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 208,98 miliar untuk membangun jalan dan jembatan. Pada 2026, pemprov menangani 57 ruas jalan dan 10 jembatan di beragam wilayah di Sulteng.