Feby Novalius
, Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |14:40 WIB

Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan pelaku upaya untuk mematuhi agenda pembayaran dan pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) secara tepat waktu. Kepatuhan ini krusial agar wajib pajak terhindar dari hukuman administratif sekaligus mendukung tertib manajemen perpajakan daerah.
PBJT merupakan pajak wilayah nan dikenakan atas transaksi tertentu, termasuk makanan dan/atau minuman serta jasa kesenian dan hiburan. Ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran dan pelaporan diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 164 Tahun 2026 tentang Jangka Waktu dan Batas Waktu Pembayaran alias Penyetoran Pajak Daerah serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
Berdasarkan patokan tersebut, masa pajak PBJT umumnya ditetapkan satu bulan kalender, sehingga aktivitas upaya nan menjadi objek pajak dihitung dan dilaporkan setiap bulan. Namun, terdapat pengecualian untuk PBJT makanan dan/atau minuman serta jasa kesenian dan intermezo nan berkarakter insidental. Masa pajak untuk aktivitas ini ditentukan berasas lama penyelenggaraan kegiatan.
Pembayaran PBJT pada umumnya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, untuk aktivitas insidental, pembayaran dilakukan paling lama 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Jika jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa dikenakan hukuman keterlambatan.
Selain pembayaran, wajib pajak juga wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD nan memuat info peredaran upaya dan jumlah pajak terutang. Pelaporan dilakukan setiap masa pajak dan untuk setiap objek pajak. Batas waktu penyampaian SPTPD adalah paling lama 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.
Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD alias terlambat melaporkan, bakal dikenakan hukuman administratif berupa denda Rp100.000 per SPTPD melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Namun, hukuman tidak bertindak jika keterlambatan disebabkan keadaan kahar (force majeure), seperti musibah alam, kebakaran, kerusuhan, alias pandemi penyakit.
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·