Jakarta Sebagai Kota Kolaborasi: Tantangan Mewujudkan Tata Kelola Partisipatif

Adhi Ayoe Yanthy, Ketua FKDM DKI Jakarta

SEBAGAI ibu kota negara selama puluhan tahun sekaligus pusat ekonomi nasional, Jakarta merupakan ruang pertemuan beragam kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kompleksitas persoalan perkotaan nan dihadapi Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, permukiman kumuh, polusi udara, ketimpangan sosial, hingga meningkatnya akibat bentrok sosial, menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kota tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui pendekatan birokrasi nan berkarakter top-down. Pemerintah wilayah memerlukan pola pemerintahan nan lebih inklusif melalui kerjasama dengan masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi lokal, akademisi, media, serta beragam organisasi sosial nan menjadi bagian krusial dari ekosistem pembangunan perkotaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep collaborative city alias kota kerjasama berkembang sebagai paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan perkotaan. Paradigma ini memandang kota bukan semata-mata sebagai objek manajemen nan dikelola secara hierarkis oleh pemerintah, melainkan sebagai ruang berbareng (shared governance) nan mendorong keterlibatan aktif beragam pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, organisasi sipil, akademisi, dan media. Melalui pendekatan tersebut, penduduk tidak lagi diposisikan sebagai penerima faedah kebijakan (policy recipients), tetapi sebagai mitra strategis nan berperan-serta dalam proses perumusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertimbangan kebijakan publik. Dengan demikian, tata kelola kota diarahkan pada proses pengambilan keputusan nan lebih inklusif, dialogis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan kota kerjasama sejalan dengan perkembangan paradigma good governance nan menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif collaborative governance, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keahlian pemerintah membangun forum kolaboratif nan melibatkan aktor-aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif, berbasis musyawarah, dan berorientasi pada konsensus. Oleh lantaran itu, kerjasama tidak hanya dipahami sebagai corak kerja sama administratif, tetapi juga sebagai sistem untuk membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi kebijakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di area perkotaan (lihat Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571).

Jakarta telah mengembangkan beragam inisiatif untuk mewujudkan diri sebagai kota kolaboratif melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), digitalisasi pelayanan publik, pelibatan organisasi warga, serta penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah wilayah untuk membangun tata kelola nan lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga, sejalan dengan prinsip collaborative governance nan menempatkan masyarakat sebagai tokoh krusial dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pertimbangan kebijakan publik.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow