Israel Ambil Alih Wewenang Konstruksi Masjid Ibrahimi, Langgar Perjanjian Hebron 1997

KETEGANGAN di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina, kembali memuncak setelah Pemerintah Israel secara sepihak mengambil alih kewenangan perencanaan dan bangunan di kompleks Masjid Ibrahimi. Langkah ini secara efektif membatalkan poin-poin krusial dalam Perjanjian Hebron nan disepakati sejak era 1990-an.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan pada Selasa (16/6/2026) bahwa otoritas perencanaan sekarang berada di tangan Israel, menggeser peran nan sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Palestina. "Kemarin kami membatalkan perjanjian Hebron," tegas Smotrich dalam upacara peresmian permukiman Doran di wilayah selatan Hebron.

Pelanggaran Perjanjian Hebron 1997

Berdasarkan Perjanjian Hebron 1997 nan ditandatangani oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mendiang Ketua PLO Yasser Arafat, kota Hebron dibagi menjadi dua sektor. Meskipun Israel memegang kendali keamanan di wilayah H2 (termasuk Masjid Ibrahimi), kewenangan sipil seperti perencanaan dan bangunan tetap berada di bawah kendali kotamadya Palestina.

Namun, keputusan nan diambil oleh Dewan Perencanaan Tinggi Israel pada Senin malam tersebut mengubah peta administratif secara drastis. Meski demikian, terjadi perbedaan narasi di internal pemerintahan Israel. Kementerian Luar Negeri Israel sempat menyatakan melalui media sosial bahwa perjanjian tersebut tidak sepenuhnya dibatalkan, melainkan hanya penyesuaian otoritas di situs warisan Yahudi lantaran kurangnya kerja sama dari pihak kotamadya Hebron.

Catatan Sejarah: Masjid Ibrahimi, nan juga dikenal oleh umat Yahudi sebagai Gua Para Leluhur (Tomb of the Patriarchs), ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia dalam Bahaya oleh UNESCO pada tahun 2017 atas usulan Palestina.

Kecaman dari Palestina dan Oposisi

Otoritas Palestina (PA) mengutuk keras pengumuman Smotrich dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Kantor Presiden Mahmoud Abbas menyatakan bahwa langkah unilateral ini merupakan pelanggaran nyata terhadap norma internasional dan perjanjian yang ditandatangani.

"Langkah ini sangat berbahaya. Kami mendesak organisasi internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan eskalasi ini," bunyi pernyataan resmi kepresidenan Palestina.

Wali Kota Hebron, Yusuf al-Jabari, menambahkan bahwa modifikasi sepihak terhadap kerangka politik dan administratif Hebron bakal membawa akibat luas bagi stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Kritik Internal di Israel

Kebijakan ini tidak hanya mendapat tentangan dari Palestina, tetapi juga dari golongan aktivis perdamaian di Israel. Kelompok Peace Now menyebut Smotrich sebagai sosok nan mencoba membakar Tepi Barat demi kepentingan politik sayap kanan ekstrem.

"Ini langkah rawan dan tidak bertanggung jawab dari politisi nan gagal, nan siap membahayakan kepentingan dan keamanan Israel hanya untuk mendapatkan beberapa bunyi dari golongan ekstrem kanan," tulis pernyataan Peace Now.

Bagi penduduk Palestina, pengambilalihan kewenangan di Masjid Ibrahimi ini dipandang sebagai langkah terbaru dari serangkaian upaya Israel untuk melakukan aneksasi de facto atas wilayah Tepi Barat, nan semakin memperkecil kesempatan solusi dua negara. (Al Jazeera/I-2)