4 bulan yang lalu
Ilustrasi(Dok AFP)
KETEGANGAN di Selat Hormuz kembali membara setelah Iran mengeluarkan pernyataan sikap nan keras. Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, menegaskan bahwa Teheran tidak bakal lagi mengizinkan peralatan militer dari negara nan dianggap musuh untuk melintasi jalur laut strategis tersebut.
“Kami telah menyerahkan kewenangan kedaulatan kami atas Selat Hormuz, dan sebelumnya kami mengizinkan lewatnya peralatan militer nan dimaksudkan untuk digunakan melawan kami melalui Selat Hormuz. Kami tidak bakal mengizinkan perihal itu lagi,” ujar Aref dikutip dari Al Jazeera.
Di tengah mandeknya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS), Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga memperingatkan kesiapan negaranya untuk kembali ke bentrok militer langsung.
Blokade Selat Hormuz sejak 28 Februari lalu, nan mengganggu seperlima pasokan minyak dunia, sekarang mulai memukul perekonomian domestik AS melalui lonjakan inflasi dan biaya energi.
"Warga Amerika diberitahu bahwa mereka kudu menyerap biaya tinggi dari perang pilihan terhadap Iran," tulis Araghchi melalui akun X miliknya.
"Kesampingkan kenaikan nilai gas dan gelembung pasar saham, rasa sakit nan sebenarnya dimulai ketika utang AS dan suku kembang hipotek mulai melonjak. Gagal bayar pinjaman mobil apalagi sudah berada di titik tertinggi dalam 30 tahun lebih," sambungnya.
Sikap bersuara sarkasme juga dilontarkan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, nan menyindir Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth.
“Jadi, Anda mendanai (Pete) Hegseth, pembawa aktivitas TV nan kandas itu dengan tarif nan belum pernah terdengar sejak 2007, sehingga dia bisa bermain peran sebagai Sekretaris Perang di laman belakang rumah kami di Hormuz?,” cetus Ghalibaf.
Ia juga menilai utang AS sebesar US$39 triliun sebagai langkah gila nan bisa memicu krisis finansial dunia baru.
Tekanan ekonomi ini memaksa AS melelang obligasi bertenor 30 tahun senilai US$25 miliar dengan imbal hasil mencapai 5%, nomor tertinggi dalam nyaris dua dasawarsa terakhir.
Perundingan pun menemui jalan buntu lantaran Teheran menuntut kedaulatan penuh atas Selat Hormuz, sebuah klausul nan langsung ditolak oleh negara-negara Teluk.
Guna mengontrol jalur tersebut, Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa Teheran tengah menyiapkan sistem pengaturan lampau lintas khusus.
“Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak nan bekerja sama dengan Iran nan bakal mendapat untung darinya,” kata Azizi sembari menambahkan bahwa pendukung proyek Washington bakal ditolak aksesnya.
Meski sukses menekan AS, kondisi internal Iran sendiri sebenarnya tidak kalah babak belur. Angka inflasi pangan di dalam negeri meroket hingga 115% pada bulan lalu, membikin nilai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, dan ayam melonjak hingga tiga kali lipat.
Di pasar gelap Teheran, nilai tukar rial ambruk mendekati rekor terendah, ialah berada di posisi 1,8 juta per dolar AS.
Melihat kebuntuan dalam perbincangan sebelumnya di Islamabad, Araghchi menyatakan bahwa Iran sekarang membuka pintu bagi mediasi dari Beijing menyusul pertemuan Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping.
Di sisi lain, situasi di dalam negeri Iran kian mencekam. Pemerintah melalui stasiun televisi negara gencar menyiarkan narasi siap perang, apalagi menampilkan para pembawa aktivitas nan memegang senapan serbu di layar kaca.
Di jalan-jalan kota, kendaraan lapis baja dan pos pemeriksaan bersenjata tetap bersiaga penuh pascatindakan keras pemerintah nan menewaskan ribuan pengunjuk rasa antikorupsi pada Januari lalu.
Guna meredam gejolak, otoritas Iran juga memberlakukan pemadaman internet total selama 78 hari serta melaksanakan eksekusi meninggal terhadap para pembangkang politik nyaris setiap hari. (E-4)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·