Intelijen Modern Harus Mampu Membaca Traffic Opini Digital

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PENGAMAT intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai gelombang serangan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan pola tidak biasa. Menurutnya, serangan di platform seperti Facebook, X (Twitter), YouTube, IG hingga Threads tampak dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur.

Amir mengatakan dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan terus-menerus dengan narasi seragam dan timing nyaris berbarengan bisa masuk kategori operasi delegitimasi pada kekuasaan politik.

“Kalau kita lihat polanya, ini bukan hanya kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada sasaran utama ialah menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir, Kamis (28/5/2026).

Ia menilai salah satu parameter operasi digital terstruktur adalah munculnya rumor sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. Narasi lampau diperkuat akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar nan membentuk persepsi tertentu.

Dalam bumi intelijen, kata Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation alias psyops digital ialah perang psikologis untuk membentuk persepsi publik secara masif. “Tujuan akhirnya bukan hanya membikin pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu nan disebut delegitimasi,” ujarnya.

Amir menilai pola serangan terhadap Prabowo mempunyai kemiripan dengan beragam operasi digital nan pernah terjadi di sejumlah negara ketika pemerintah mulai digoyang melalui perang opini sebelum tekanan politik lebih besar muncul.

Ia menjelaskan dalam teori geopolitik modern, perang saat ini tidak selalu menggunakan senjata konvensional. Serangan dapat dilakukan melalui ekonomi, informasi, media sosial dan manipulasi persepsi publik.
“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan hanya militer, tapi juga media sosial. Jika opini publik dikendalikan, stabilitas politik bisa diguncang tanpa kudu mengerahkan pasukan,” katanya.

Menurut Amir, serangan digital kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi itu. Ia menduga aktivitas itu memerlukan pembiayaan tidak mini lantaran terus-menerus dan lintas platform.

“Operasi ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, pengedaran isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi jika berjalan massif dan konsisten, susah disebut organik,” ujarnya.
Amir apalagi menduga ada keterlibatan golongan elite nan mempunyai pengalaman operasi intelijen dan perang informasi.

Ia menegaskan pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering mengenai pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.

Ia juga menyoroti gimana isu-isu tertentu terus dimainkan untuk membentuk persepsi negatif pada Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagian rumor sengaja diproduksi agar publik mengalami kelelahan psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan negara sedang gagal. Itu teknik klasik operasi persepsi,” ujarnya.
Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng perang opini di media sosial. Menurutnya, destabilitas politik modern kerap dimulai dari perang narasi tampak sederhana tapi perlahan menggerus legitimasi pemerintah.

Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat penemuan awal terhadap operasi digital, termasuk memetakan pola jaringan penyebaran isu, tokoh penggerak, hingga sumber pembiayaan. “Intelijen modern kudu bisa membaca traffic opini digital. Sebab, hari ini serangan pada negara bisa dimulai dari algoritma,” katanya.(H-2)