Tangguh Yudha
, Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |14:37 WIB

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengantongi daftar industri nan menolak didata dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengantongi daftar industri nan menolak didata dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 nan diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut bakal menjadi dasar bagi Kemenperin untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan nan tidak kooperatif.
"Kemenperin telah menerima info perusahaan nan menolak pendataan sensus tersebut," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, penolakan tersebut menjadi perhatian serius lantaran dinilai mencerminkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan nan berlaku.
"Kami menilai sikap penolakan ini menunjukkan ketidakpatuhan (non-compliance) terhadap izin nan berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya," tegas Febri.
Ia menyebut, dalam menindaklanjuti temuan tersebut, Menteri Perindustrian telah menginstruksikan seluruh unit pembina industri di lingkungan Kemenperin untuk segera melakukan pembinaan intensif kepada perusahaan-perusahaan nan menolak berperan-serta dalam Sensus Ekonomi 2026.
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·