Indonesia Dorong Kompensasi yang Adil bagi Karya Jurnalistik di Era Digital dan AI

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

Indonesia Dorong Kompensasi nan Adil bagi Karya Jurnalistik di Era Digital dan AI

Indonesia memperjuangkan kompensasi bagi karya jurnalistik di era platform digital dan AI.

JENEWA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperjuangkan kompensasi nan setara bagi karya jurnalistik nan dimanfaatkan oleh platform digital dan penyedia kepintaran buatan (artificial intelligence/AI). Penegasan itu disampaikan Delegasi Republik Indonesia nan diwakili Kementerian Hukum RI melalui Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, dalam sesi konsultasi UNESCO atas rancangan Guidance on Fair Compensation for News.

Rancangan pedoman tersebut merupakan arsip pendamping UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms (2023) dan tengah dikonsultasikan secara dunia hingga 30 Juli 2026. Dokumen ini lahir dari keprihatinan internasional atas melemahnya fondasi ekonomi jurnalisme: pendapatan iklan nan beranjak ke platform digital, tutupnya media lokal di beragam negara, serta pemanfaatan konten buletin secara masif oleh sistem AI generatif tanpa atribusi dan kompensasi nan memadai. UNESCO memandang kewartawanan sebagai peralatan publik (public good) nan keberlanjutannya menjadi prasyarat bagi kebebasan berekspresi dan kewenangan publik atas informasi. Rancangan pedoman memetakan beragam sistem kompensasi — mulai dari kerangka negosiasi wajib, instrumen norma persaingan usaha, lisensi berbasis kewenangan cipta, hingga biaya kewartawanan publik — nan dapat diadaptasi setiap negara sesuai konteksnya.

Dalam sesi obrolan golongan (breakout session), Kepala BSK Hukum menyampaikan empat pokok posisi Indonesia. Pertama, Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta nan secara tegas mengakui karya jurnalistik sebagai bagian dari objek perlindungan kewenangan cipta. Pengakuan ini memberikan fondasi norma bagi wartawan dan penerbit buletin untuk memperoleh nilai ekonomi nan setara atas pemanfaatan karyanya.

“Pengakuan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta adalah pernyataan sikap bahwa karya jurnalistik mempunyai nilai ekonomi nan kudu dihargai, oleh siapa pun nan memanfaatkannya — termasuk platform digital dan developer AI,” ujar Andry.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑