Indonesia dan 7 Negara Muslim Kecam Pelanggaran di Masjid Al-Aqsa, Desak Perlindungan Status Quo

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:05 WIB

Indonesia dan 7 Negara Muslim Kecam Pelanggaran di Masjid Al-Aqsa, Desak Perlindungan Status Quo

Masjid Al Aqsa. (Foto: Unsplash)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) dari delapan negara kebanyakan Muslim, ialah Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA), mengeluarkan pernyataan berbareng nan mengecam pelanggaran berulang oleh otoritas pendudukan Israel terhadap status quo historis dan norma di situs-situs suci Islam serta Kristen di Yerusalem.

“Khususnya mengenai berlanjutnya serangan para pemukim dan menteri-menteri ekstremis Israel ke Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif di bawah perlindungan polisi Israel, serta pengibaran bendera Israel di halamannya,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui akun resmi X, Jumat (24/4/2026).

Para Menlu menegaskan kembali bahwa tindakan provokatif Israel di Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif merupakan pelanggaran nyata terhadap norma internasional dan norma humaniter internasional. Hal tersebut juga dinilai sebagai provokasi nan tidak dapat diterima bagi umat Muslim di seluruh bumi serta pelanggaran serius terhadap kesucian kota tersebut.

“Para menteri menegaskan kembali penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk mengubah status quo historis dan norma di Yerusalem serta situs-situs suci Islam dan Kristen. Mereka menekankan pentingnya menjaga status tersebut dengan mengakui peran unik Perwalian Hasyimiyah nan berhistoris dalam perihal ini,” lanjut keterangan tersebut.

Lebih lanjut, para menteri menegaskan bahwa seluruh area Masjid Al-Aqsa/Al-Haram Al-Sharif seluas 144 dunam merupakan tempat ibadah nan diperuntukkan secara eksklusif bagi umat Muslim. Departemen Wakaf Yerusalem dan Urusan Masjid Al-Aqsa, nan berafiliasi dengan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Yordania, dinyatakan sebagai entitas norma tunggal nan mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengelola urusan masjid serta mengatur akses masuk ke dalamnya.

Pernyataan tersebut juga mengecam percepatan aktivitas permukiman ilegal, termasuk keputusan Israel untuk menyetujui lebih dari 30 permukiman baru. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap norma internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Fatwa Hukum Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2024.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑