IESR Rekomendasikan 3 Agenda Prioritas Ini untuk Dirut Baru PLN

Warga menggunakan aki untuk menyalakan lampu di Desa Lidi, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/9/2026).(Antara)

INTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menilai pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar kudu menjadi momentum untuk membenahi persoalan mendasar dalam upaya dan tata kelola ketenagalistrikan nasional. 

Oleh lantaran itu, IESR merekomendasikan tiga agenda prioritas bagi kepemimpinan baru PLN dan pemerintah.

Pertama, memulihkan keandalan dan memperbaiki efisiensi operasi. CEO IESR Fabby Tumiwa memandang PLN perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi pembangkit dan jaringan, mengevaluasi perjanjian pembelian listrik, serta memperkuat manajemen akibat dan ketahanan prasarana terhadap cuaca ekstrem.

"Ukuran keberhasilan kudu bergeser dari kapabilitas terpasang dan besarnya investasi menjadi kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan," ujar Fabby dalam keterangan nan diterima, Kamis (15/10).

Kedua, mereformasi model upaya dan tata kelola finansial PLN. Pemerintah dinilai perlu memperkenalkan izin pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dengan tanggungjawab pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi secara transparan dan tepat waktu.

"Reformasi ini diperlukan agar PLN mempunyai insentif meningkatkan efisiensi sekaligus keahlian membiayai investasi," jelas Fabby.

Ketiga, menjadikan transisi daya sebagai pendorong transformasi PLN. IESR menilai pengembangan PLTS 100 GW kudu disertai reformasi pengadaan listrik, modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, mengurangi aset pembangkit batu bara dan pembukaan ruang nan lebih luas bagi partisipasi swasta, pemerintah daerah, serta masyarakat.

"PLN perlu membangun keahlian sebagai operator sistem nan dapat mengintegrasikan daya terbarukan dalam skala besar dengan biaya nan efisien," katanya.

IESR menegaskan bahwa transformasi PLN bukan berfaedah privatisasi alias melemahkan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Sebaliknya, reformasi kudu memperkuat keahlian negara menjamin pelayanan listrik nan berkualitas, terjangkau, dan berkepanjangan bagi seluruh masyarakat.

“PLN nan kuat bukanlah PLN nan kudu mempunyai semua pembangkit dan mengerjakan seluruh upaya kelistrikan. PLN nan kuat adalah PLN nan bisa menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beranjak ke daya bersih. Itulah pekerjaan besar nan menanti Direktur Utama PLN nan baru,” pungkas Fabby. (E-4)