Ideologi yang Hilang: Erosi Idealisme dalam Cengkeraman Survivalisme

Di atas kertas, Indonesia adalah panggung besar bagi pertarungan ideologi. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lahir dengan identitas nan jelas: nasionalis, religius, kerakyatan, apalagi progresif. Namun dalam praktiknya, ada satu “ideologi tak tertulis” nan justru lebih dominan dan lintas batas: survivalisme.

Survivalisme, dalam konteks ini, bukan soal memperkuat hidup secara bentuk di alam liar, melainkan strategi untuk tetap eksis, baik secara politik, ekonomi, maupun kelembagaan di tengah dinamika kekuasaan nan terus berubah. Ia bukan ideologi nan diumumkan dalam manifesto, melainkan tampak jelas dalam perilaku.

Ketika Ideologi Menjadi Alat, bukan Arah

Jika memandang ke belakang, situasinya tidak selalu seperti ini. Pada masa Orde Lama, kontestasi ideologi berjalan sangat kuat—nasionalisme, komunisme, dan kepercayaan berhadapan secara terbuka. Perdebatan tajam, apalagi konflik, terjadi lantaran masing-masing betul-betul memperjuangkan visi besar tentang arah bangsa.

Memasuki Orde Baru, ruang ideologi memang disederhanakan dan dikendalikan. Namun dalam keterbatasan itu, tetap ada upaya untuk mempertahankan kerangka nilai. Ideologi tetap menjadi referensi, meski tidak bebas diperdebatkan.

Pada awal Reformasi, semangat idealisme kembali menguat. Kebebasan politik membuka ruang bagi beragam pendapat untuk muncul kembali. Partai dan ormas berkompetisi menawarkan visi nan dianggap paling bisa membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Namun dalam dua dasawarsa terakhir, terjadi pergeseran nan semakin terasa. Kontestasi ideologis nan dulu dijunjung sebagai fondasi perjuangan perlahan memudar. nan menguat justru keahlian beradaptasi, berkoalisi, dan memperkuat dalam sistem. Ideologi tidak hilang, tetapi kehilangan daya ikatnya. Kontestasi ideologis nan dulu menjadi fondasi perjuangan mulai melemah. nan menguat justru keahlian untuk beradaptasi, berkompromi, dan memperkuat dalam sistem.

Survivalisme dan Kepentingan Golongan

Krisis ideologi ini agaknya sangat mengkhawatirkan lantaran semua bakal berkontestasi untuk memperkuat hidup dan kenyang saja. Padahal pada masa awal berdirinya, banyak partai dan ormas di Indonesia membawa semangat idealisme nan kuat. Mereka lahir dari pendapat besar: keadilan sosial, negara berbasis agama, nasionalisme nan inklusif, alias kerakyatan nan berkeadaban. Namun seiring waktu, idealisme sering kali berhadapan dengan realitas kekuasaan. Sistem politik nan kompetitif, kebutuhan logistik nan tinggi, dan tekanan untuk tetap relevan membikin banyak organisasi mulai beradaptasi. Di sinilah survivalisme mengambil alih.

Alih-alih mempertahankan garis ideologis secara konsisten, banyak tokoh memilih fleksibilitas. Koalisi nan dulu dianggap “tidak mungkin” menjadi biasa. Narasi nan dulu diperjuangkan mati-matian bisa berubah dalam satu siklus politik. Prinsip menjadi cair, tergantikan oleh kebutuhan untuk bertahan.

Dalam bentuknya nan lebih dalam, survivalisme bukan hanya soal bertahan, melainkan juga soal siapa nan dipertahankan. Di sinilah masalah utama muncul: memperkuat hidup demi eksistensi organisasi sering kali berfaedah mendahulukan kepentingan golongan dibanding kepentingan umum.

Ketika partai alias ormas menghadapi pilihan antara menjaga prinsip demi publik alias menjaga posisi demi keberlanjutan mereka sendiri, nan sering terjadi adalah pilihan kedua. Kekuasaan menjadi perangkat untuk melanggengkan organisasi, bukan semata untuk melayani rakyat. Logika ini menciptakan pergeseran halus, tetapi signifikan: dari “perjuangan untuk masyarakat” menjadi “perjuangan untuk tetap ada”. Dalam situasi seperti ini, rakyat bukan lagi tujuan utama, melainkan bagian dari kalkulasi.

Koalisi Tanpa Batas, Prinsip Tanpa Akar

Fenomena koalisi di Indonesia menjadi contoh paling nyata. Partai dengan latar belakang nasionalisme dan partai berbasis agama—yang secara ideologis semestinya mempunyai perbedaan mendasar—dapat dengan mudah berada dalam satu barisan kekuasaan. Bagi sebagian orang, ini adalah corak kedewasaan politik. Namun bagi nan lain, ini menunjukkan bahwa ideologi bukan lagi menjadi kompas utama. nan lebih krusial adalah akses terhadap kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh. Dalam logika survivalisme, berada di dalam sistem lebih krusial daripada menjaga jarak demi prinsip. Karena berada di luar berfaedah kehilangan relevansi—dan dalam politik, irrelevansi adalah kematian.

Perbedaan ideologis nan dulu dianggap prinsipil menjadi tidak relevan ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat dalam sistem. Nasionalisme dan agama—yang semestinya menjadi fondasi nilai—pada akhirnya berfaedah serupa: sebagai kendaraan mobilisasi, bukan sebagai pemisah etis. Dengan kata lain, baik nan mengusung nasionalisme maupun agama, sering kali beraksi dalam logika nan sama: survivalisme pragmatis. Perbedaan ideologis menjadi kosmetik, sementara praktiknya konvergen.

Apakah Ini Keniscayaan?

Pertanyaannya: Apakah idealisme tetap punya tempat? Apakah perihal tersebut merupakan keniscayaan?

Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, sistem politik memang menuntut kompromi. Tidak ada organisasi nan bisa sepenuhnya kaku tanpa akibat tersingkir. Namun di sisi lain, tanpa idealisme, politik kehilangan arah moralnya. Survivalisme mungkin diperlukan untuk bertahan, tetapi jika menjadi satu-satunya logika, dia bakal mengosongkan makna perjuangan itu sendiri. Politik berubah menjadi sekadar permainan posisi, bukan lagi perangkat untuk mewujudkan visi.

Sebagian orang mungkin berdasar bahwa ini adalah keniscayaan dalam politik modern. Tidak ada organisasi nan bisa memperkuat tanpa kompromi. Survivalisme dianggap sebagai corak realisme. Namun pertanyaannya bukan "Apakah survivalisme diperlukan?" melainkan "Sejauh mana dia mendominasi?" Ketika memperkuat hidup menjadi tujuan utama, seluruh sistem bakal bergerak mengelilinginya dan idealisme hanya menjadi aksesori.

Di sinilah survivalisme menjadi logika dominan. Partai dan ormas tidak lagi semata bergerak untuk memperjuangkan nilai, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan mereka sendiri. Dalam banyak situasi, pilihan nan diambil bukan lagi nan paling ideal bagi publik, melainkan nan paling kondusif bagi eksistensi organisasi. Akibatnya, kepentingan golongan sering kali lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Bertahan hidup sebagai organisasi menjadi tujuan utama, sementara rakyat bergeser menjadi bagian dari kalkulasi politik, bukan lagi pusat dari perjuangan itu sendiri.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik koalisi. Perbedaan antara partai berbasis nasionalisme dan kepercayaan nan dulu dianggap prinsipil sekarang menjadi cair. Mereka dapat dengan mudah berada dalam satu barisan kekuasaan, menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan. Ideologi nan semestinya menjadi pemisah etis berubah menjadi perangkat mobilisasi. Hal nan sama juga terjadi pada ormas. Ketergantungan pada akses kekuasaan—baik dalam corak program, sumber daya, maupun legitimasi—mendorong mereka untuk bersikap pragmatis. Kritik dapat dilunakkan, posisi dapat dinegosiasikan, dan nilai dapat disesuaikan demi keberlangsungan organisasi.

Menemukan Kembali Makna Perjuangan

Survivalisme mungkin tidak bisa dihindari dalam sistem politik nan kompleks. Namun ketika dia menjadi logika utama, idealisme perlahan tersingkir. Politik kemudian kehilangan arah moralnya, berubah menjadi sekadar upaya mempertahankan posisi. Pada akhirnya, tantangan terbesar tidak untuk menghapus survivalisme, tetapi untuk menyeimbangkannya dengan idealisme. Tanpa itu, partai dan ormas hanya bakal terus bertahan—tetapi tanpa betul-betul memperjuangkan sesuatu nan lebih besar dari diri mereka sendiri.

Pada titik ini, perbedaan antara nasionalisme dan kepercayaan sebagai pedoman ideologi menjadi kurang berfaedah dalam praktik. Keduanya sering beraksi dalam logika nan sama: survivalisme pragmatis. Ideologi tetap digunakan sebagai identitas, tetapi tidak selalu menjadi pedoman tindakan. Konsekuensinya, ideologi mengalami pergeseran fungsi. Ia bukan lagi menjadi arah perjuangan, melainkan perangkat untuk mencapai tujuan lain, ialah kekuasaan, pengaruh, dan eksistensi. Publik pun dihadapkan pada simbol-simbol nan kuat, tetapi sering kali tanpa konsistensi dalam praktik.

Tantangan ke depan adalah mengembalikan keseimbangan. Survivalisme mungkin tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak boleh menghapus idealisme. Partai dan ormas perlu kembali mendefinisikan batas: kapan kudu beradaptasi, dan kapan kudu memperkuat pada prinsip. Tanpa itu, mereka berisiko kehilangan legitimasi moral. Karena pada akhirnya, eksistensi tanpa tujuan hanyalah keberlanjutan nan kosong. Dan politik tanpa idealisme hanyalah manajemen kepentingan, bukan perjuangan untuk masa depan.