Heboh Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk Kopdes, KPK Ingatkan Potensi Korupsi

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengadaan peralatan dan jasa (PBJ), merupakan salah satu sektor nan paling rawan terjadi tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan di tengah polemik pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Jadi memang, pengadaan peralatan dan jasa ini menjadi salah satu area nan rawan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (21/7/2026).

Menurut Budi, kerawanan tersebut tidak hanya terlihat dari beragam perkara nan pernah ditangani KPK, tetapi juga berasas hasil kajian dan pemantauan nan dilakukan lembaga antirasuah.

Karena itu, pengadaan peralatan dan jasa menjadi satu dari delapan area konsentrasi nan mendapat perhatian KPK, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Artinya memang, sektor ini menjadi salah satu nan sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk masuk kemudian melakukan dugaan tindak pidana korupsi," lanjut Budi.