
Heboh Dana Cadangan Pesangon Disetor ke Danantara, Kemnaker Buka Suara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa info nan beredar di media sosial mengenai tanggungjawab pengusaha menyetorkan biaya persediaan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan info nan tidak benar.
Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan alias menunjuk lembaga nan bakal bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara bakal menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan bakal bertindak sebagai lembaga pengelola biaya tersebut.
"Informasi nan menyebut bahwa pengusaha sekarang wajib menyetorkan biaya persediaan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga nan bakal mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan tetap memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh lantaran itu, beragam aspek teknis mengenai penyelenggaraan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan penyelenggaraan bakal diawali dengan penjaringan aspirasi alias konsultasi publik nan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini krusial agar kebijakan nan dirumuskan dapat mempertimbangkan beragam perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak mengenai lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif berbareng para pemangku kepentingan. Kita mau memastikan bahwa patokan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan bumi usaha,” jelasnya.
Putri menambahkan, peraturan penyelenggaraan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain sistem pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi alias lembaga pengelola, serta sistem pertanggungjawabannya.
"Dengan demikian, beragam info mengenai pihak nan bakal mengelola biaya tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum mempunyai dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·