Hasto soal Angka Parliamentary Threshold Ideal: Perlu Proses Politik dan Kajian

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold dalam sistem pemilu Indonesia.

Menurut Hasto, parliamentary threshold merupakan instrumen kerakyatan nan lahir dari proses reformasi untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan, khususnya dalam kerangka sistem presidensial.

“Dalam kesadaran bahwa sistem kita adalah presidensial, memerlukan efektivitas jalannya pemerintahan negara, maka kemudian digunakan parliamentary threshold sebagai suatu instrumen kerakyatan melalui pemilu,” kata Hasto dalam bertemu pers usai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 nan digelar DPP PDIP di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/5).

Latar Belakang Reformasi

Ia menjelaskan, setelah runtuhnya pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, Indonesia memasuki era pendemokrasian dengan membuka ruang luas bagi partai politik. Pada Pemilu pertama era reformasi, tercatat 48 partai politik ikut serta.

Namun, dalam perkembangannya, menurut Hasto, diperlukan sistem untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen agar pemerintahan melangkah lebih efektif.

“Rakyat menentukan partai-partai mana nan berkuasa mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold yang kemudian peningkatannya dilakukan secara berjenjang,” ujarnya.

Penentuan Angka Harus Dikaji

Meski demikian, Hasto menilai penentuan nomor ideal parliamentary threshold tidak bisa diputuskan sepihak. Ia menyebut perihal tersebut kudu melalui proses politik dan kajian mendalam.

“Berapa nomor nan ideal? Nah, ini nan kelak bakal dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian,” jelasnya.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan membuka ruang perbincangan dengan beragam pihak, termasuk partai non-parlemen, untuk mencari titik jumpa mengenai kebijakan tersebut.

Tekankan Prinsip Demokrasi

Selain itu, Hasto menegaskan pentingnya menjaga prinsip kerakyatan agar tetap berada di tangan rakyat. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu nan dapat merusak kedaulatan rakyat.

“Jangan sampai ada tekanan-tekanan kekuasaan. Biarkan rakyat nan menentukan,” tegasnya.

Menurut Hasto, setiap partai politik juga perlu terus berbenah dan meningkatkan keahlian agar tetap mendapat kepercayaan publik dalam sistem kerakyatan nan sehat.