Hashim Sebut Pasokan Pupuk RI Aman di Tengah Gejolak Global

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam aktivitas ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2026). Foto: Zamachsyari/kumparan

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan Indonesia bisa menjaga kesiapan pupuk di tengah tekanan geopolitik global.

Ia menilai, di saat banyak negara mengalami gangguan rantai pasok, posisi Indonesia relatif lebih aman. Hashim juga mengungkapkan sejumlah negara mulai melirik Indonesia sebagai sumber pasokan pupuk.

“Di saat banyak negara menghadapi gangguan pasokan, Indonesia justru berada dalam posisi relatif aman. Kita beruntung lantaran kerja keras dan persiapan dari jejeran (PT) Pupuk Indonesia (Persero),” tutur Hashim melalui keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu (2/5).

Menurutnya, beberapa negara di area telah mengusulkan permintaan, khususnya untuk pupuk urea. “Banyak negara tetangga kita nan meminta,” ujar Hashim.

Ia kemudian melanjutkan, Australia berencana mengimpor sekitar 250 ribu ton urea dari Indonesia. Selain itu, permintaan juga datang dari India nan disebut memerlukan hingga 500 ribu ton, serta negara lainnya.

Pekerja mengangkut pupuk urea di penyimpanan lini 3 Jatibarang pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

“Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam perihal urea kita cukup beruntung,” tutur Hashim.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut Indonesia mempunyai posisi strategis sebagai penyangga pasokan pupuk di kawasan, di tengah dinamika global. Menurutnya, perihal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan nan mendukung industri pupuk.

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan strategi nan tepat mengingat pupuk merupakan komponen krusial dalam sektor pertanian.

“Tanpa pupuk, tentu kita tidak bisa berbincang produktivitas pertanian,” ungkap Rahmad.

Rahmad menuturkan, strategi tersebut tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi nan kemudian diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Selain itu, kebijakan tersebut juga menitikberatkan pada agunan kesiapan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.

Di sisi lain, Rahmad menekankan pupuk mempunyai akibat luas terhadap ketahanan pangan, sehingga kudu dijaga dari sisi pasokan dan harga.

“Berbicara mengenai ketersediaan, ini tidak hanya memastikan pabrik-pabrik kita bisa beroperasi, tapi juga memastikan pupuk bisa diterima oleh petani sesuai dengan prinsip 7 Tepat,” tutur Rahmad.

instagram embed
Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan