Harga Beras di Jateng Naik, Gubernur Instruksikan Intervensi Pasar

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi meminta Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) dan Bulog setempat untuk memperbanyak aktivitas pangan murah dan intervensi pasar.

Permintaan itu keluar menyusul pemantauan nilai beras pada 2-6 September 2026 nan menunjukkan kenaikan di tingkat pengecer. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mencatat kesiapan beras hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton dengan kebutuhan sebesar 2.809.248 ton, sehingga terdapat surplus 1.538.853 ton.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Luthfi saat menerima audiensi dengan Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dishanpan Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (8/9).

"Stok kita tetap ada. Untuk antisipasi kenaikan nilai beras, siapkan Satgas dan lakukan dengan langkah nan sebelumnya seperti aktivitas pangan murah, penyaluran support pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak gerai pangan murah," kata Luthfi.

Pantauan antara lain dilakukan di Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Besaran kenaikan nilai rata-rata mencapai 2,5 persen.

Harga beras medium non-SPHP naik 0,74% sampai 11,11% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan nilai sekitar Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilogram.

Beras premium naik 0,67% sampai 14,09% di atas HET, dengan nilai sekitar Rp15.000 sampai Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP, harganya relatif stabil, ialah sekitar Rp60.000 sampai Rp62.000 per bungkusan 5 kilogram.

Faktor pemicu kenaikan nilai beras diduga lantaran nilai Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani rata-rata Rp7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata Rp8.666 per kilogram.

Ditengarai, baik distributor, sub-distributor, grosir, agen, hingga pengecer menahan penjualan lantaran tidak mau mengalami kerugian akibat kenaikan nilai GKP dan terhimpit dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) nan ditentukan pemerintah.

"Jangan sampai kenaikan nilai beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog," kata Luthfi.

Kepala Dishanpan Jawa Tengah, Widi Hartanto menambahkan, pemantauan nilai pasar terus dilakukan dengan dinas terkait. Operasi pasar juga teruss dilakukan untuk menjaga pengedaran dan pergerakan beras. Salah satunya dengan memberikan support pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

"GPM saat ini sudah 1.083 kali dengan omzet Rp24,9 miliar," ujar Widi.

Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandi Prarista mengatakan, penyaluran beras SPHP di wilayahnya sudah 100 persen, sebanding dengan penyerapan beras dari target.

Untuk antisipasi kondisi alam El Nino, ada tambahan sasaran dari Bulog pusat untuk penyaluran 90 ribuan support pangan selama bulan Juli, Agustus, dan September 2026.

"Secara umum kesiapan beras tetap cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi support pangan itu maka akhir tahun tetap ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium," pungkas Gandi.

(rea/rir)