Hadapi 3 Guncangan Dunia, Bagaimana dengan Ekonomi Indonesia?

Hadapi 3 Guncangan Dunia, Bagaimana dengan Ekonomi Indonesia? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menyentuh 5,4 persen sepanjang tahun 2026. Proyeksi ini didasarkan pada realisasi keahlian ekonomi nasional nan sukses mencatatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,4 persen pada semester pertama 2026.

Chief Asia Economist & Co-head Global Investment Research Asia HSBC Frederic Neumann memperkirakan laju PDB Indonesia pada 2027 sedikit melambat ke level 5,2 persen. Kendati demikian, tingkat pertumbuhan tersebut dinilai tetap sangat solid di tengah gelombang penyesuaian ekonomi global.

"Pada semester pertama tahun ini, ekonomi tumbuh sebesar 5,4 persen. Kami memperkirakan pertumbuhan sepanjang tahun juga bakal mencapai 5,4 persen dan untuk tahun depan kami memproyeksikan nomor 5,2 persen. Jadi sedikit melambat, namun tetap merupakan pertumbuhan nan sangat kuat mengingat adanya beragam guncangan tersebut," kata Frederic dalam Media Briefing HSBC Indonesia Summit 2026, Selasa (29/9/2026).

Ketahanan (resilience) ekonomi domestik dinilai luar biasa mengingat lanskap dunia saat ini dihantam oleh tiga guncangan (shocks) utama secara bersamaan. Pertama, lonjakan nilai daya akibat bentrok geopolitik, kejadian El Nino nan membikin kenaikan nilai pangan, serta era suku kembang tinggi dunia.

"Jika kita memandang Indonesia, negara ini cukup rentan terhadap beragam guncangan tersebut, dan sekarang pertanyaannya adalah seberapa kuat perekonomian Indonesia bisa bertahan? Dan sejauh ini, kesimpulannya adalah perekonomian Indonesia sangat handal dalam menghadapi semua guncangan tersebut," tegas Frederic.

Frederic mengurai tiga aspek penopang utama ketahanan ekonomi Indonesia dalam menyerap guncangan dunia tersebut. Pertama, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan nilai minyak serta skema subsidi dinilai efektif melindungi daya beli konsumen domestik dari akibat penuh krisis daya dunia.

"Berkat adanya subsidi dan support harga, kita tidak memandang akibat penuh terhadap konsumen sebagaimana nan terjadi di negara-negara lain. Sejauh ini, pemerintah Indonesia bisa menanggung biaya pengendalian nilai tersebut. Menurut saya, perihal itu menjadi jangkar krusial bagi stabilitas ekonomi," ujar Frederic.