Gugatan Sartre pada Perguruan Tinggi

Dunia pendidikan tinggi mengalami guncangan fundamental. Terjepit di antara kemajuan pesat kepintaran buatan (AI) dan logika pasar modal nan mereduksi posisi pengetahuan pengetahuan menjadi komoditas serta mahasiswa menjadi unit ekonomi.

Krisis ini termanifestasi pada rangkaian fenomena: lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) nan memicu gelombang protes di beragam perguruan tinggi negeri (Ramadhan, 2024), kemunculan pinjaman online (pinjol) pendidikan, sebagai solusi pragmatis nan menjebak (Matraji, 2025), termasuk rencana kebijakan penutupan program studi nan dianggap tidak mempunyai relevansi pasar.

Dalam kerangka makulat Jean-Paul Sartre, situasi ini bukan sekadar masalah mengenai manajemen kebijakan, melainkan juga ancaman atas kedaulatan perseorangan sebagai subjek bebas.

Ilmu dan Pragmatisme

Formulasi dari opsi kebijakan Kemendiktisaintek untuk menutup prodi—yang diasumsikan tidak relevan dengan kebutuhan industri—memicu perdebatan. Rencana ini berasas info statistik, nan menunjukkan ketimpangan masif antara suplai lulusan dan serapan kerja.

Lalu dilakukan sampling: porsi prodi pengetahuan sosial mencapai 60% dari total populasi mahasiswa, dengan bidang kependidikan meluluskan 490.000 sarjana setiap tahun, sementara kebutuhan pasar kerja hanya berkisar 20.000 orang. Sederhana dan tampak rasional, tetapi dilematis.

Secara pragmatis, nomor tersebut adalah representasi dari sirine ekonomi. Dalam kerangka filosofis, langkah penutupan prodi—terutama pengetahuan murni dan humaniora—adalah upaya memaksakan prinsip kepada manusia, sebelum mereka sempat bereksistensi (Sartre, 1946).

Pada pemikiran Sartre, manusia adalah pour-soi (berada-untuk-diri), menjadi makhluk dengan kebebasan radikal untuk menentukan maknanya sendiri. Ketika negara mendukung pengetahuan nan laku di pasar dalam kajian komersial, tindakan tersebut secara sistemik telah memotong akar penemuan jangka panjang dan mereduksi kampus menjadi lini produksi industri (Charismiadji, 2026).

Penutupan prodi seperti Sastra alias Filsafat—karena dianggap tidak praktis—dapat diartikan sebagai tindakan jelek pada lembaga keilmuan (bad faith). Tindakan tersebut dapat menyebabkan kampus tidak punya pilihan selain tunduk, padahal pasar adalah bangunan manusia (Siegler, 2022).

Lebih jauh lagi, perjalanan sejarah membuktikan bahwa lompatan peradaban justru lahir dari disiplin pengetahuan nan dianggap tidak praktis pada masanya (Saleh, 2025).

Keseimbangan STEM vs SHAPE

Dominasi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), sering kali menepikan SHAPE (Social Sciences, Humanities, and the Arts for People and the Economy). Padahal, pemisahan tajam keduanya berisiko menciptakan lubang besar dalam logika publik—perlu keseimbangan.

Dalam aspek kritis, Indonesia terancam mempunyai segudang teknokrat nan pandai berbilang tetapi tumpul, apalagi buta konteks sosiologis—atau di sisi lain mempunyai aktivis sosial artikulatif, tetapi lemah dalam pedoman info empiris (Zevenbergen, 2004).

STEM memberikan perangkat untuk mengelola efisiensi, tetapi SHAPE adalah jangkar nilai nan memastikan kemajuan teknologi tidak kehilangan arah kemanusiaan (Fathoni, 2024). Pengetahuan tidak pernah bebas nilai, tetapi selalu berkelindan dengan struktur sosial.

Di tengah bumi nan semakin terotomatisasi, keahlian menafsirkan, menimbang etika, dan mengambil keputusan bijaksana—yang merupakan keahlian unik humaniora—menjadi dibutuhkan lantaran tidak dapat direduksi menjadi sebaris kode AI.

Tanpa intervensi, perguruan tinggi menjadi être-en-soi (benda mati) nan digerakkan oleh algoritma, daripada menjadi subjek nan aktif menciptakan makna. Perguruan tinggi hari ini berada di persimpangan: menjadi subjek bagi dirinya alias objek pasif di pasar modal.

Penutupan prodi tidak bisa didasarkan pada logika efisiensi jangka pendek semata. Kita memerlukan keseimbangan antara STEM nan mumpuni dan SHAPE nan kritis, agar bukan hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga pembuat peradaban.