
Rismon Cs di sidang MK (foto: Okezone)
JAKARTA – Hakim Konstitusi Guntur Hamzah meminta mahir digital forensik Rismon Sianipar dan enam rekannya mempertimbangkan kembali pasal nan diuji dalam gugatan mengenai pembatasan pengajuan praperadilan.
Gugatan tersebut teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 317/PUU-XXIV/2026.
Dalam perkara tersebut, Rismon dkk menguji Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Para pemohon menginginkan agar permohonan praperadilan terhadap objek nan sama tidak dapat diajukan berkali-kali.
Namun, Guntur menilai substansi permohonan para pemohon sebenarnya berangkaian dengan pembatasan pengajuan praperadilan nan telah diatur secara tegas dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
Menurutnya, ketentuan tersebut sudah menyatakan bahwa permohonan praperadilan untuk perihal nan sama hanya dapat diajukan satu kali.
“Jadi bukan sebetulnya di 158, tapi sebetulnya nan bapak, apa namanya ya, ini jika saya melihatnya 160 nan sudah tegas menyatakan satu kali tapi bapak memberikan pemaknaan. Kalau ini bapak ibaratnya saya melihatnya menggaruk nan tidak gatal, 158 ini,” kata Guntur dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin news lainnya
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·