Geruduk BGN, Massa Aksi Tuntut Program MBG Dihentikan Sementara

Massa dari Aliansi MBG Watch menggelar tindakan di depan instansi BGN.

JAKARTA - Puluhan orang nan tergabung dalam Aliansi MBG Watch melakukan tindakan demonstrasi di depan instansi Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (10/6/2026). Mereka menyuarakan keresahan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dinilai kudu dievaluasi secara menyeluruh.

Agus Sarwono, personil Koalisi MBG Watch, mengatakan bahwa pihaknya menuntut agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dihentikan sementara untuk dilakukan pertimbangan serta perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Tuntutan ini mencuat terlebih setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN nan menyeret Dadan Hindayana sebagai tersangka.

“Iya, jika penekanan kami tentu tegas. Stop, moratorium dulu, berakhir dulu, jarak sejenak, perbaiki tata kelolanya,” kata Agus saat diwawancarai di depan instansi BGN, Rabu (10/6/2026).

Ia menuturkan, pertimbangan dan perbaikan total perlu dilakukan di beberapa sektor. Salah satunya adalah pengendalian bentrok kepentingan nan saat ini diduga terjadi di lingkungan BGN. Sebab, dia menilai bentrok kepentingan membuka kesempatan korupsi nan sangat besar dalam penyelenggaraan program MBG.

“Mulai dari pengendalian bentrok kepentingan. Dewan Pakar sendiri nan bilang kan, ‘kami juga punya dapur’ dengan bangganya. Ini menunjukkan apa? Normalisasi bentrok kepentingan. Padahal salah satu akibat korupsi terbesar dalam program Makan Bergizi Gratis, salah satunya adalah bentrok kepentingan,” tutur dia.

Selain itu, perihal lain nan perlu dievaluasi dari program MBG adalah mengenai pengadaan peralatan serta keterbukaan info mengenai proses upaya hingga seleksi mitra guna mencegah terjadinya jual-beli kuota dapur. Apalagi, banyak mitra serta yayasan dari BGN nan mempunyai SPPG terafiliasi dengan beragam golongan kepentingan, seperti partai politik apalagi personil legislatif.

“Buka seluruh informasi, proses bisnis, penunjukan, alias seleksi mitra BGN. Kita pengin tahu gimana mekanismenya. Kami juga pengin banget, alias setidaknya dapat info siapa pemain sesungguhnya. Karena banyak betul kan mitra-mitra yayasan nan sesungguhnya terafiliasi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Partai politik, personil DPR RI, personil DPRD, dan seterusnya,” jelas Agus.