Gerindra Jawab Kritik Eks Wamenlu soal Kunker Luar Negeri Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong buka bunyi merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan pandangan diplomat senior seperti Dino merupakan masukan nan baik untuk memperkaya perspektif publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat disederhanakan hanya menjadi komunikasi melalui Zoom alias telepon.

Menurutnya, dalam praktik hubungan internasional, diplomasi bukan sekadar berganti informasi, melainkan membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar negara, membuka kesempatan kerja sama, dan menyelesaikan beragam negosiasi krusial nan memerlukan pertemuan langsung antar pemimpin negara.

"Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bagian investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung nan membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin," ujar Bahtra dalam keterangan resmi, Senin (01/6).

Bahtra mengingatkan kunker luar negeri Prabowo bukanlah perjalanan perseorangan seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan, presiden membawa delegasi nasional nan terdiri dari beragam instansi, BUMN, serta pelaku upaya nasional, untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Ia mencontohkan hasil kunjungan luar negeri terbaru Prabowo ke Prancis. Ada capaian kesepakatan komersial senilai sekitar UUS$3,5 miliar alias lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.

"Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni alias agenda simbolik. Ada faedah ekonomi nan nyata, ada kesempatan investasi nan terbuka, ada kerja sama strategis nan dibangun, dan semuanya berakibat langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bahtra.

Soal biaya perjalanan luar negeri Prabowo, Bahtra menilai publik memang berkuasa meminta transparansi dan akuntabilitas. Namun menurutnya, ukuran nan objektif bukan hanya menghitung biaya nan dikeluarkan negara, melainkan juga faedah bagi RI.

Menurutnya, jika satu kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan global, maka kunjungan itu kudu dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

"Yang kudu menjadi konsentrasi kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar faedah nan sukses dibawa pulang untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Eks Wamenlu Dino Patti Djalal menyoroti tingginya gelombang kunker luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat kepala negara. Kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa hari lampau baru-baru ini dinilai mendadak dan disorot publik, padahal Prabowo ke Prancis pada April dan Januari lalu.

Dino pun menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari pengurangan lawatan hingga pemanfaatan diplomasi virtual. Dino menyampaikan pandangan itu dalam unggahan video reels IG nan ditujukan kepada Prabowo. Ia mengaku merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia.

"Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya nan berfaedah Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya," kata Dino dalam video tersebut, Sabtu (30/5).

Dino mengimbau Prabowo agar secara signifikan mengurangi gelombang kunjungan luar negeri dan tidak menganggap remeh bunyi publik mengenai perihal tersebut.

"Dalam kalkulasi kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara nan paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran jika ada nan beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar pemisah kewajaran," ujarnya.

Dino mengaku susah membayangkan Prabowo terus melakukan perjalanan luar negeri dengan intensitas setinggi sekarang selama 18 bulan ke depan.

Ia juga menyoroti besarnya biaya nan kudu dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri, nan mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga duit harian delegasi.

"Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, apalagi ratusan miliar," katanya.

Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, telepon, alias pertemuan virtual untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia. Inti pembahasan dalam kunjungan bilateral umumnya hanya berjalan 1-2 jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya berkarakter seremonial.

"Jadi dengan satu video call nan berbobot Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujarnya.

Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum nan 17 kali berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump.

Selain mengurangi perjalanan bilateral, Dino juga mengusulkan agar Sang Kepala Negara memaksimalkan kesempatan berjumpa pemimpin negara lain saat menghadiri forum internasional. Forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun World Economic Forum dapat dimanfaatkan untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus.

Ia turut menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri nan menurutnya dilakukan secara spontan tanpa info nan memadai kepada publik. Karena itu, Dino menyarankan agenda kunjungan presiden direncanakan dan dipetakan jauh hari sebelumnya, setidaknya sebulan alias paling lambat seminggu sebelum keberangkatan.

Dino juga mengusulkan agar selama satu tahun ke depan Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebagian besar misi diplomatik nan berkarakter taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Biaya perjalanan menteri jauh lebih mini dibanding kunjungan presiden lantaran jumlah delegasi nan ikut lebih terbatas.

(pta)

Add as a preferred
source on Google