Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta Ditanggung APBN Bakal Jadi Bom Waktu

Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta Ditanggung APBN Bakal Jadi Bom Waktu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menanggung penghasilan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui APBN selama masa transisi dua tahun pertama dinilai perlu dikaji ulang. Hal ini dilakukan agar tidak memicu beban fiskal, distorsi ekonomi perdesaan, maupun rasa ketidakadilan sosial. Menurut berita nan beredar, penghasilan manajer Kopdes Merah Putih mencapai Rp16 juta per bulan.

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai membebankan struktur biaya tetap (fixed cost) nan besar untuk satu posisi manajerial pada entitas upaya nan baru berdiri secara prinsip manajemen finansial kurang ideal alias tergolong overrated.

Rahma menggarisbawahi adanya akibat moral hazard serta beban fiskal nan dalam bagi negara maupun koperasi itu sendiri, mengingat prinsip koperasi adalah badan upaya nan mengandalkan kemandirian dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

"Jika operasional upaya seperti unit retail, simpan pinjam, alias logistik desa belum menghasilkan cash flow masuk, beban penghasilan nan besar terlebih jika dipatok seragam di nomor belasan juta bakal langsung menggerus modal awal alias menciptakan distorsi ekonomi desa," kata Rahma kepada Okezone, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Terkait skema penjaminan melalui APBN lewat BUMN penugasan seperti PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun pertama, Rahma memandang pemerintah memandangnya sebagai subsidi stimulan untuk menarik talenta berkualitas. 

Namun, besaran nan dahsyat dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan para aparatur sipil negara (ASN( lain seperti pembimbing dan pengajar nan selama ini memperjuangkan penghasilan pokok layak.

Rahma pun mempertanyakan keberlanjutan koperasi pada bulan ke-25 saat subsidi negara dihentikan.

"Masalahnya terletak pada bulan ke-25 dan seterusnya. Ketika masa subsidi APBN habis, koperasi kudu mendanai sendiri gajinya dari pendapatan usaha. Jika dalam dua tahun bisnisnya kandas berputar, nomor belasan juta tersebut bakal menjadi peledak waktu kebangkrutan bagi koperasi desa," tegasnya.

Menurut Rahma, besaran penghasilan nan logis semestinya merujuk pada UMR/UMK lokal ditambah premi kompetensi dengan kisaran 1,5 hingga 2,5 kali lipat UMK setempat (sekitar Rp3 juta hingga Rp6 juta per bulan), dipadu dengan skema insentif berbasis keahlian (profit sharing).

Dia menekankan bahwa pembiayaan dari APBN/APBD hanya boleh bertindak pada fase rintisan (tahun ke-1 dan ke-2) sebagai biaya hibah kapabilitas (capacity building grant).

"Murni berasal dari margin untung perdagangan, jasa finansial mikro, alias unit-unit komersial nan dikelola Kopdes. Negara kudu lepas tangan dari subsidi penghasilan rutin agar koperasi tidak kehilangan jati diri independennya dan tidak menjadi bagian instansi lembaga pemerintah bercap koperasi," jelas Rahma.