FFI Tegaskan Permintaan 10 Klub untuk KLB Tak Sesuai Mekanisme

FFI Tegaskan Permintaan 10 Klub untuk KLB Tak Sesuai Mekanisme (Dok)

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan permintaan dari 10 klub untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) tidak sesuai izin organisasi. Ada sejumlah syarat untuk bisa menggelar KLB.

1. Tak Sesuai Mekanisme

Belakangan ini, dinamika terjadi di tubuh organisasi FFI. Persoalan muncul setelah FFI resmi memberhentikan Budi Setiawan dari kedudukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) melalui Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.

Pemecatan Budi merupakan bagian dari langkah penataan organisasi serta penguatan efektivitas kepemimpinan organisasi.

Budi Setiawan merespons perihal tersebut dengan mempertanyakan sistem pemberhentian dirinya. Menurutnya, keputusan itu kudu sesuai dengan Statuta PSSI dan peraturan organisasi mengenai tata langkah penunjukan serta pemberhentian Sekjen asosiasi.

Persoalan kemudian memanjang setelah munculnya tuntutan KLB dari 10 klub Pro Futsal League (PFL). Klub-klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel Papua FC, Cosmo JNE Jakarta, Pangsuma FC, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Unggul FC Malang, Proton FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC.

Ke-10 klub tersebut menyampaikan permintaan KLB FFI dalam sebuah konvensi pers. Akan tetapi, perihal tersebut rupanya belum cukup sebagai syarat untuk menggelar KLB FFI.

Federasi menjelaskan, ada pedoman dan syarat resmi untuk menggelar KLB. Panduan dan syarat itu tertuang dalam AD/ART FFI 2026 nan disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.

Aturan mengenai KLB tertera pada Pasal 31-35 di ART tentang Kongres. Aturan ini juga sudah selaras dengan Statuta PSSI 2025 nan menjelaskan FFI mempunyai kewenangan mengantar tata kelola organisasi melalui AD/ART (Pasal 15).

Kemudian menurut ART FFI Pasal 31 Ayat (2), hanya ada dua jalur nan bisa mewujudkan terselenggaranya KLB. Jalur pertama adalah 'Ketua Umum dengan Persetujuan Mayoritas Komite Eksekutif'.

Jalur kedua adalah 'Permintaan Tertulis Minimal 2/3 Anggota FFI nan Memiliki Hak Suara Penuh'. Dua per tiga personil tersebut dihitung dari seluruh personil FFI nan berkuasa suara, dan klub ahli nan memenuhi syarat (ART Pasal 32), bukan dari satu golongan saja.

Dalam pedoman dan syarat tersebut, ada enam tahapan resmi KLB FFI. Enam tahapan resmi itu dimulai dengan permintaan tertulis dan agenda, verifikasi oleh FFI, agenda dan agenda ditetapkan, persetujuan tertulis PSSI, undangan dan masa panggil, kemudian terakhir KLB bisa digelar.