
Ketum PSSI, Erick Thohir resmi dilaporkan ke Komite Etik mengenai SK Ilegal. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) secara resmi mengusulkan laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Laporan nan ditandatangani oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar, memohon pemeriksaan independen atas tindakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam proses publikasi Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.
Langkah konstitusional ini ditempuh bukan untuk menyerang pribadi pihak mana pun ataupun menghalangi sistem kerakyatan organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI andaikan mempunyai dasar dan persyaratan nan sah. Fokus pengaduan ini adalah menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batas kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan keputusan nan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil Kongres.
Empat poin krusial nan menjadi dasar pengetesan etik meliputi:
1. Ketiadaan Rujukan Kewenangan dalam Statuta:
SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 nan sedang melangkah tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI nan memberikan kewenangan tersebut. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada sistem Kongres Asosiasi Anggota, dalam perihal ini FFI/AFI.
2. Pengabaian Hak Jawab dan Mekanisme Sengketa Internal:
Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan memihak diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Sekretariat Jenderal PSSI juga mengabaikan tanggungjawab memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.
3. Dugaan Konflik Kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif:
FFI meminta investigasi atas info adanya oknum personil Komite Eksekutif (Exco) PSSI—yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi—yang diduga menggalang alias menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengusulkan surat permohonan KLB FFI, lampau turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan bentrok kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI).
4. Intervensi terhadap Independensi Asosiasi Anggota:
Penunjukan Plt oleh PSSI nan sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih sistem internal organisasi dan berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan personil FFI dari kombinasi tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.
Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)
“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika kerakyatan organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur nan sah, bukan melalui tindakan sepihak dan terlarangan nan melampaui pemisah kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan patokan nan disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar.
16 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·