
Pemerintah memperketat pengawasan tanggungjawab pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) . (Foto :Okezone.com/PTBA)
JAKARTA - Pemerintah memperketat pengawasan tanggungjawab pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) guna memastikan pasokan daya bagi pembangkit listrik tetap terjaga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendorong PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) mempercepat penyelesaian perjanjian pasokan dengan perusahaan tambang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemerintah telah memberikan penugasan kepada badan upaya pertambangan nan mempunyai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan total volume 212 juta metrik ton. Penugasan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN nan diperkirakan mencapai 154 juta metrik ton sepanjang 2026.
"Ditjen Minerba secara berkala melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyelenggaraan DMO, baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan. Untuk memenuhi kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, kami telah memberikan penugasan kepada badan upaya pertambangan dengan total volume 212 juta metrik ton," ujar Tri di Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Meski demikian, hingga Mei 2026 baru sekitar 144 juta metrik ton penugasan nan telah dikontrakkan. Dari jumlah tersebut, realisasi pengiriman diperkirakan mencapai 130,5 juta metrik ton.
Tri menegaskan percepatan penyelesaian perjanjian menjadi aspek krusial agar penugasan nan telah diberikan pemerintah dapat segera diwujudkan dalam corak pengiriman batu bara ke PLTU.
4 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·