Enam Dokter Muda Wafat dalam 5 Bulan, Guru Besar UI Minta Evaluasi Total Sistem Internship

Ilustrasi(Magnific.com)

GURU Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM, Ari Fahrial Syam meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertanggung jawab atas meninggalnya enam master internsip dalam beberapa bulan terakhir. 

Menurutnya Kemenkes merupakan lembaga nan paling bertanggung jawab meninggalnya beberapa peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Program tersebut diselenggarakan berasas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan turunannya. 

Kemenkes memegang kendali atas nyaris seluruh aspek program nan berkarakter substantif mulai dari penetapan wahana, penempatan peserta melalui Keputusan Dirjen, pengelolaan sistem SIMPIDI, hingga pembayaran Bantuan Biaya Hidup (BBH) nan berasal dari APBN. Komite Internsip Kedokteran Indonesia (KIKI) adalah unit teknis di bawah koordinasi Kemenkes, dengan Dirjen SDMK sebagai Ketua secara ex officio.

"Artinya, tidak ada area abu-abu di sini. Program Internship adalah anak kandung Kemenkes. Ketika enam master muda peserta program ini wafat dalam lima bulan, tidak ada lembaga lain nan perlu berbincang terlebih dulu selain Kementerian Kesehatan," kata Prof Ari, Selasa (28/7).

Sayangnya program tersebut dinilai tidak optimal dalam pelaksanaannya nan berakibat memunculkan masalah mulai dari beban biaya hingga masalah psikis.

Diketahui Tim Advokasi Asosiasi Program Internsip Dokter Indonesia dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDI-PIDGI) telah melakukan survei nasional terhadap 2.620 master muda peserta internsip dari 36 provinsi (asesmen awal) nan aktif periode Mei 2025 hingga Februari 2026 seperti nan termuat di beragam media nasional, dengan asesmen lanjutan mencapai 4.655 responden dari 38 provinsi. 

Dari total 14.419 peserta PIDI aktif, sekitar 78,1% peserta bekerja melampaui 40 jam per minggu, apalagi sebagian apalagi melampaui 59 jam. Kemudian 73,7% menyatakan beban kerja setara alias lebih berat dibanding master definitif.

Temuan lainnya ialah 83,4% menilai support biaya hidup tidak cukup untuk kebutuhan pokok, sekitar    62,8% menyatakan wahananya tidak pernah dievaluasi, hanya 11,6% peserta nan berada dalam kondisi kerja sehat, sekitar 79,1% mengalami moderate burnout, dan 9,3% total burnout berat.

"Bandingkan pula Bantuan Biaya Hidup peserta nan di Jawa-Bali hanya Rp3.241.200 per bulan lebih rendah dari UMP DKI Jakarta 2025 dengan kenaikan hanya sekitar Rp91.000 dalam sembilan tahun terakhir, sementara inflasi kumulatif nasional telah melampaui 27%," jelas Dewan Pertimbangan PB IDI dan PB PAPDI tersebut.

Ia melanjutkan bahwa sebagai komparasi internasional, rasio BBH master muda Indonesia terhadap UMP nasional hanya sekitar 91%, sementara di Australia mencapai 130–180%, Inggris 163%, apalagi Thailand 385–577% dan India 437–655%. Hanya Vietnam nan setara Indonesia. Namun pemerintah Vietnam secara terbuka mengakui nomor itu tidak cukup dan sedang mengkaji ulang.

Dalam 5 bulan terakhir sudah 6 kasus kematian master intership terjadi antara lain dr. Kartika Ayu Permatasari, dr. Edgar Bezaliel Hartanto, dr. Andito Mohammad Wibisono, dr. Myta Aprilia Azmy, dr. M Zulfikar Drakel dan dr. Siti Zahra Maghfira. 

"Ini adalah kegagalan sistem nan menuntut jawaban jujur atas satu pertanyaan mendasar, siapa nan bertanggung jawab? Jawabannya adalah Kementerian Kesehatan," pungkasnya. (H-2)