Efisiensi dan Tata Kelola Tangguh

Krisis daya dunia nan kita hadapi saat ini memaksa banyak negara menata ulang kebijakan domestiknya. Ketidakpastian pasokan dan perubahan nilai daya bumi mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mencari langkah menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).

Dalam konteks ini, salah satu upaya nan dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu sejak April 2026. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai langkah sigap pemerintah untuk merespons situasi. Dengan mengurangi mobilitas harian dan beban operasional perkantoran, pemerintah mengharapkan bisa menekan konsumsi energi. Memang secara logis langkah ini tampak logis apalagi mendesak untuk dilakukan. Namun, pertanyaannya apakah efisiensi semacam ini cukup untuk menjawab kompleksitas krisis nan kita hadapi?

Selama ini, efisiensi sering dipahami sebatas penghematan, seperti mengurangi biaya, memangkas aktivitas, alias menekan konsumsi. Pendekatan ini tentu penting, tetapi dalam situasi krisis nan kompleks dan tidak menentu, dia menjadi kurang memadai. Efisiensi tidak bisa lagi dimaknai semata sebagai upaya berhemat, melainkan kudu dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki langkah negara bekerja.

Efisiensi nan relevan hari ini adalah efisiensi nan bisa mengoptimalkan sumber daya, memperbaiki koordinasi kebijakan, serta mendorong perubahan perilaku kolektif. Tanpa itu, efisiensi berisiko berakhir sebagai angka-angka penghematan nan tidak menghasilkan akibat nan berarti.

Lebih jauh, krisis daya semestinya menjadi momentum untuk menata ulang arah kebijakan secara lebih strategis. Ketergantungan pada daya fosil tidak hanya menciptakan kerentanan ekonomi, tetapi juga membatasi ruang inovasi. Di sinilah efisiensi perlu melangkah seiring dengan agenda transisi energi. Investasi pada daya terbarukan, support terhadap penemuan hijau, serta reformasi izin menjadi bagian krusial dari upaya tersebut.

Tata Kelola Tangguh

Dalam realitas dunia saat ini, krisis jarang datang secara tunggal. Ia saling terkait, bergerak cepat, dan sering kali susah diprediksi. Kondisi ini menuntut negara untuk tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif.

Merespons kondisi semacam ini, negara tidak cukup hanya mengandalkan instrumen tunggal seperti WFH. Negara kudu bisa mengejawantahkan tata kelola handal (robust governance). Ansell et al. (2024) menjelaskan tata kelola handal merupakan keahlian untuk tidak sekadar bertahan, tetapi juga beradaptasi, berinovasi, dan tetap menciptakan nilai publik di tengah ketidakpastian—termasuk kondisi krisis daya dunia dan akibat perang nan sedang kita hadapi saat ini. Dalam kerangka ini, efisiensi bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga daya tahan kelembagaan negara.

Langkah pemerintah memberlakukan WFH pada dasarnya adalah ikhtiar meredam beban di tingkat operasional. Namun, tekanan krisis daya dunia juga berakibat serius pada makroekonomi dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui potensi pembengkakan subsidi energi. Ketika ruang fiskal semakin tertekan, efisiensi tidak boleh berakhir pada penghematan konsumsi daya semata.

Dalam situasi seperti ini, efisiensi tidak cukup berakhir pada penghematan konsumsi energi. Negara juga perlu memastikan bahwa pengelolaan fiskal dilakukan secara lebih cermat. Penajaman program prioritas dan pengelolaan shopping negara nan lebih terarah menjadi krusial agar ruang kebijakan tetap terjaga.

Orkestrasi Kebijakan

Tantangan berikutnya terletak pada gimana beragam kebijakan tersebut dijalankan. Tidak jarang, kebijakan efisiensi melangkah sendiri-sendiri. WFH, misalnya, berfokus pada pengurangan mobilitas, sementara kebijakan lain tetap bergerak dalam kerangka sektoralnya masing-masing.

Tanpa keterpaduan, upaya efisiensi berisiko kehilangan daya dorongnya. Kebijakan nan semestinya saling menguatkan justru melangkah terpisah, sehingga dampaknya menjadi terbatas. Dalam konteks ini, nan dibutuhkan bukan hanya kebijakan nan efisien, tetapi juga orkestrasi kebijakan nan baik.

Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, misalnya, mempunyai tujuan nan penting. Namun, dalam situasi tekanan fiskal dan krisis energi, implementasinya perlu dirancang secara lebih terintegrasi agar tidak menambah beban secara tidak perlu dan tetap sejalan dengan agenda efisiensi nan lebih luas.

Efisiensi, dengan demikian, tidak hanya berangkaian dengan penghematan energi, tetapi juga dengan efektivitas shopping negara. Setiap kebijakan perlu dipastikan tidak hanya hemat, tetapi juga tepat sasaran dan saling mendukung.

Pada akhirnya, tata kelola nan handal menuntut lebih dari sekadar kebijakan nan efisien. Ia memerlukan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan info nan lebih baik, serta konsistensi antara tujuan dan pelaksanaan. Sistem kerja hybrid nan didorong melalui WFH, misalnya, memerlukan kesiapan prasarana digital dan manajemen keahlian nan adaptif. Tanpa itu, efisiensi justru berpotensi menurunkan kualitas jasa publik.

Dalam bumi nan semakin tidak pasti, efisiensi tetap penting, tetapi tidak cukup. nan dibutuhkan adalah keahlian negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak melangkah sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya berbareng nan terarah dan berkelanjutan. Di situlah tata kelola nan handal menemukan relevansinya.