Dukung Program Perumahan, Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah wilayah (Pemda) dalam mendukung program perumahan nan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengoordinasian usulan sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari seluruh wilayah agar penyalurannya tepat sasaran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan BSPS menyasar 400.000 rumah tidak layak huni. Jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tantangannya pun meningkat.

“Oleh lantaran itu, kita mengoordinasikan daerah-daerah untuk memberikan usulan-usulan by name, by address, dan setelah itu kelak bakal diverifikasi dengan info dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Mendagri kepada awak media usai rapat berbareng Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Selain BPS, usulan tersebut juga bakal dicek oleh jejeran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pasalnya, mereka memahami perincian kriteria rumah nan layak mendapat bantuan.

Mekanisme serupa juga bertindak bagi usulan bedah rumah di wilayah perbatasan. Ia menegaskan, pemerintah menargetkan program tersebut menyasar 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan.

“Sudah ada usulan lebih kurang 36 ribu [dari wilayah perbatasan] dan sekarang dalam proses untuk diverifikasi, pengesahan oleh BPS dan kelak Kementerian PKP sama-sama bergerak [mengecek],” jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, untuk mempercepat capaian sasaran BSPS, Kemendagri berbareng Kementerian PKP dan BPS bakal menggelar rapat koordinasi lanjutan. Rapat tersebut bakal melibatkan seluruh kepala daerah, perangkat wilayah nan membidangi permukiman, inspektorat daerah, serta jejeran BPS kabupaten/kota.

Langkah tersebut diharapkan bisa mempercepat proses pengesahan info sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam penyelenggaraan program. “Supaya kelak paralel semuanya bergerak untuk percepat sasaran 400 ribu rumah nan dibedah,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan terima kasih atas support Mendagri dan Kepala BPS nan banyak membantu penyelenggaraan program perumahan. Ia menyebut salah satu support Mendagri ialah membantu pihaknya berkoordinasi dengan para kepala daerah.

“Sehingga koordinasinya bisa efektif, komunikasinya juga bisa efektif agar program ini juga melangkah baik,” ujarnya.