Dukung Arah Kebijakan Fiskal untuk Kesejahteraan Rakyat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KESATUAN Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menyambut positif pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan fiskal tersebut dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus mewujudkan kemandirian bangsa.

Ketua Umum Pimpinan Pusat KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, menyatakan bahwa kebijakan nan dirancang pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan sosial, sejalan dengan petunjuk Pasal 33 UUD 1945.

“Di tengah tekanan geopolitik dunia, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap bisa menjaga esensial ekonominya dengan baik. Ini terlihat dari inflasi nan terkendali di nomor 2,42%, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta persediaan devisa sebesar 146,2 miliar USD,” ujar Wayan Ardi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

KMHDI juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia nan sukses menyentuh nomor 5,61% pada triwulan I tahun 2026. Angka tersebut tercatat berada di atas rata-rata sejumlah negara personil G20.

Menurut Ardi, capaian ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi domestik mempunyai fondasi nan kokoh untuk mengejar sasaran pertumbuhan berikutnya, nan diproyeksikan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027.

Selain itu, organisasi kemahasiswaan ini menyatakan dukungannya terhadap konsentrasi pemerintah nan tertuang dalam delapan klaster prioritas nasional. Delapan klaster tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, kemandirian daya dan air, kedaulatan pangan, penurunan nomor kemiskinan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta pembangunan prasarana dan perumahan.

“Kami memandang pemerintah mulai menempatkan pembangunan manusia, kesejahteraan petani, penguatan UMKM, dan pembuatan lapangan kerja umum sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Ini merupakan arah nan tepat untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan bangsa,” tambah Ardi.

Lebih lanjut, KMHDI memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Langkah tersebut dilakukan melalui optimasi pendapatan negara, efisiensi shopping produktif, serta pengelolaan pembiayaan nan inovatif namun tetap berhati-hati (prudent).

Sebagai organisasi kader, KMHDI menegaskan pentingnya keterlibatan publik untuk terus mengawal jalannya pembangunan nasional agar asas keadilan sosial dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku ekonomi kecil.

“Pidato Presiden bukan hanya berbincang tentang nomor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang angan bagi petani, nelayan, guru, UMKM, dan generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh komponen bangsa perlu bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia nan berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Ardi.