Dua Tahun Berturut-turut, Pemkab Bogor Sukses Raih Predikat WTP Tahun Anggaran 2025

Pemkab Bogor sukses raih predikat WTP Tahun Anggaran 2025. (Foto: dok Pemkab Bogor)

BANDUNG – Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian tersebut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada aktivitas Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).

Capaian ini menjadi opini WTP kedua nan sukses diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah sebelumnya sukses mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sekarang Pemkab Bogor kembali bisa mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan finansial pemerintah tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut nan diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jejeran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola finansial wilayah nan akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan pertimbangan dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai tetap banyak perihal nan kudu dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini kudu menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di beragam sektor," ujarnya.

Rudy menambahkan, seluruh jejeran Pemerintah Kabupaten Bogor kudu terus bergerak maju dengan memperkuat tata kelola pemerintahan nan baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan faedah nyata bagi masyarakat.