DPRD Respons Usul DTKJ soal Mikrotrans Diberi Tarif Rp2000

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota DPRD DKI Jakarta merespons usulan penyesuaian tarif Transjakarta hingga Mikrotrans nan disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) pekan lalu.

Akhir pekan lampau di Balai Kota DKI, Ketua DTKJ Sugihardjo menyampaikan usulan penyesuaian tarif tunggal dalam kota Jakarta untuk Transjakarta jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000, mikrotrans tak lagi cuma-cuma dan diberi tarif Rp2.000, serta skema langganan Rp200.000 per bulan.

Terkait usul DTKJ soal penerapan tarif pada mikrotrans atau Jaklingko sebesar Rp2.000, dia pun meminta untuk dicek kembali.

"Saya memandang Rp2.000 (tarif usulan DTKJ) ini perlu dikaji lagi. Karena salah satu kegunaan JakLingko alias Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama motor. Kalau Rp2.000, kelak masyarakat malah hitung-hitungan," kata Taufik di Jakarta, Senin (6/7) seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Ketua DTKJ Sugihardjo di Balai Kota DKI pada Jumat (3/7) pekan lalu, mengusulkan agar mikrotrans tak cuma-cuma lagi, melainkan diberi tarif Rp2.000. Dia berkilah pemberlakuan tarif itu untuk meminimalisasi dugaan kecurangan pengemudi mikrotrans melakukan tap fiktif.

Menurutnya dalam operasional mikrotrans, pengemudi diberi sasaran kilometer dan jumlah penumpang. Menurut dia, dengan tarif gratis, jika sasaran jumlah penumpang tidak terpenuhi, dikhawatirkan ada manipulasi info penumpang agar sasaran tetap tercapai.

"Selama ini dalam perjanjian antara Transjakarta dan operator ada sasaran untuk kilometer tempuh, ada sasaran untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, jika saya jadi operator, 'Agar sasaran tidak kena potong, saya tapping sendiri saja agar sasaran terpenuhi'," katanya di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Merespons pernyataan tersebut, Taufik menyatakan DPRD DKI akan egera menggelar rapat berbareng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membahas dugaan praktik kecurangan tap kartu nan dilakukan oknum pengemudi Mikrotrans alias Jaklingko.

"Memang praktik tap-tap itu juga meresahkan. Sudah diberi pekerjaan sebagai operator Mikrotrans, malah curang begitu. Besok bakal kita telaah lebih khusus. Besok kami rapat dengan BUMD, Transjakarta, dan Dinas Perhubungan," kata dia awal pekan ini.

Selama ini, mikrotrans alias sebelumnya dikenal juga dengan julukan Jaklingko itu tidak dikenakan biaya namalain Rp0. Namun, penumpang tetap wajib menempelkan (tap-in/tap-out) kartu duit elektronik pada mesin dalam armada.

Satu kartu bertindak untuk satu penumpang, dan jumlah penumpang pun dibatasi kuota kursi.

Terkait penyesuaian tarif lainnya, Taufik dari DPRD DKI juga mengimbau pengkajian ulang atas usul skema berlangganan Rp200.000 per bulan, dan tarif Transjabodetabek Rp10.000.

Terkait tarif Transjabodetabek, Taufik menilai perihal ini perlu didiskusikan berbareng pemerintah wilayah sekitar.

Sebab, andaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000, dia cemas perihal ini dapat berakibat pada tujuan utama pengadaan Transjabodetabek nan mau mengurangi jumlah pengguna transportasi pribadi.

"Sekarang mereka memilih Transjakarta lantaran murah, Rp3.500. Tapi jika menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya cemas mereka bakal kembali menggunakan kendaraan pribadi," ungkap Taufik.

Oleh lantaran itu, dia menyarankan agar pemerintah wilayah khususnya wilayah penyangga dapat duduk berbareng guna membahas perihal ini.

Selain itu, Taufik menilai penerapan tarif Transjabodetabek sebaiknya hanya sebesar Rp7.500 agar tak terlalu membebankan masyarakat khususnya wilayah penyangga.

(antara/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]