DPRD Kota Tangerang Soroti Optimalisasi Anggaran dan Kesiapan Layanan Kesehatan

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)

TANGERANG - DPRD Kota Tangerang melalui Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran menggelar pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Rapat tersebut dilaksanakan berbareng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Jumat (10/7/26).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi berbareng personil Badan Anggaran untuk mengevaluasi realisasi program dan anggaran sektor kesehatan sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti sejumlah aktivitas nan belum dapat direalisasikan, khususnya di RSUD Benda dan RSUD Panunggangan Barat. Kondisi kesiapan bentuk gedung menjadi salah satu aspek nan menyebabkan beberapa pekerjaan, termasuk instalasi kelistrikan dan sarana pendukung lainnya, belum dapat dilaksanakan.

"Ada beberapa aktivitas nan belum bisa direalisasikan lantaran kesiapan bentuk gedung belum memungkinkan. Hal ini tentu menjadi catatan krusial agar pelaksanaannya dapat dioptimalkan pada anggaran berikutnya," ujar Rusdi.

Selain itu, DPRD juga mengevaluasi sisa anggaran pada program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan serta shopping pegawai di RSUD Benda. Menurut Rusdi, keterlambatan proses rekrutmen tenaga kesehatan dan belum optimalnya pendapatan rumah sakit menjadi aspek nan mempengaruhi serapan anggaran. Kondisi tersebut bakal menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 maupun APBD Tahun 2027.