3 bulan yang lalu
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung Bagja Jaya Wibawa. (Foto: dok DPRD Kota Bandung)
BANDUNG - Panitia Khusus alias Pansus 18 DPRD Kota Bandung terus menggodok pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Rapat kerja ini digelar pada Selasa, 14 Juli 2026.
Dalam rapat kerja tersebut, DPRD menekankan pentingnya penguatan peran Bank Bandung. Hal tersebut dilakukan dengan support penuh Pemerintah Kota Bandung, penyempurnaan regulasi, serta transformasi kelembagaan agar bisa menjadi penggerak ekonomi daerah.
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung Bagja Jaya Wibawa mengatakan, pembahasan Raperda perlu didukung dengan penyusunan matriks sebagai referensi agar proses pendalaman pasal lebih sistematis dan terarah.
Menurut Bagja, Bank Bandung kudu memperoleh kepercayaan dari Pemkot, sehingga mendapat support nan tepat. Dukungannya antara lain pemberian peran strategis kepada BPR dalam pengelolaan kas daerah, jasa payroll pegawai PPPK maupun tenaga outsourcing, hingga beragam jasa finansial pemerintah lainnya.
"Pada intinya, BPR kudu diberikan kepercayaan terlebih dulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ini merupakan corak political will pemerintah wilayah agar BPR mempunyai ruang berkembang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Bagja juga menilai sistem pengawasan terhadap BPR perlu diperkuat dalam Raperda lantaran belum diatur secara optimal dalam ketentuan nan ada saat ini. Oleh lantaran itu, Pansus bakal melakukan pembahasan lebih mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin news lainnya
English (US) · 
Indonesian (ID) ·