DPR Usul Cara Redam Konflik Laut China Selatan dari Meja Perundingan

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Rachmat Gobel mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan (LCS) melalui jalur perbincangan antarnegara. Menurutnya, perdamaian di area krusial untuk menjaga stabilitas ASEAN, termasuk sektor perdagangan.

Saat ini, negosiasi Code of Conduct (COC) Laut China Selatan antara ASEAN dan China terus berjalan untuk meredam ketegangan dan menjaga stabilitas kawasan. Atas dorongan keketuaan ASEAN, pembahasan COC telah memasuki tahap second reading.

COC merupakan pedoman tata perilaku nan disusun ASEAN dan China untuk mengelola sengketa wilayah di Laut China Selatan agar tidak memicu eskalasi militer. Sengketa tersebut melibatkan China, Taiwan, serta empat negara ASEAN, ialah Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

"Sebagai negara sahabat, kami di Indonesia mendorong agar penyelesaian bentrok Laut China Selatan bisa menggunakan jalur-jalur dialog," kata Gobel di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Gobel menilai perundingan COC perlu mengedepankan semangat kekeluargaan. "Apalagi kebanyakan merupakan sesama negara satu rumpun dan mempunyai budaya nan nyaris sama. Kami berambisi negara-negara nan terlibat dapat mengedepankan semangat kekeluargaan dalam negosiasi COC," ujarnya.

Menurut laporan media kawasan, Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 terus mendorong penyelesaian COC berbareng China sebagai kontribusi ASEAN bagi perdamaian, stabilitas, dan keamanan maritim global.

Dalam wawancara dengan The Straits Times, Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menyebut penyelesaian COC krusial bukan hanya bagi negara-negara nan bersengketa, tetapi juga bagi organisasi internasional.

Dia menilai perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan rentannya rantai pasok dunia terhadap gangguan di jalur pelayaran strategis sehingga ASEAN perlu mencegah munculnya kerawanan serupa di kawasan.

Meski demikian, Lazaro tetap optimistis COC dapat diselesaikan tahun ini. Gobel sependapat dengan optimisme tersebut. Menurutnya, menjaga perdamaian di Laut China Selatan sama artinya dengan menjaga stabilitas ASEAN.

"Di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah nan tetap memicu gejolak ekonomi global, termasuk di ASEAN, penyelesaian bentrok LCS menjadi kepentingan berbareng area Asia Tenggara," ujarnya.

Gobel juga menilai putusan Mahkamah Arbitrase pada 2016 belum bisa menyelesaikan sengketa secara efektif. Karena itu, dia memandang perundingan COC menjadi momentum krusial untuk mencari solusi nan dapat diterima semua pihak.

"Putusan arbitrase sudah lama dan belum sukses menyelesaikan masalah ini. Maka idealnya penyelesaian masalah LCS dilakukan dengan diplomasi langsung antarnegara nan terlibat," katanya.