DPR Tegaskan Kebutuhan Hunian Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mengungkapkan dalam memenuhi kebutuhan kediaman masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah, namun developer juga kudu mengambil peran.

Ia menekankan pentingnya penerapan patokan kediaman berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persoalan perumahan nasional tetap memerlukan penanganan serius, terutama untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak dan terjangkau.

Besarnya tantangan tersebut tercermin dari info Badan Pusat Statistik (BPS) nan dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026. Indonesia tetap mempunyai backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,64 juta rumah tangga, sementara 18,77 juta rumah tangga lainnya menempati rumah tidak layak huni. 

Menurut Sudjatmiko, kondisi ini membikin Program 3 Juta Rumah tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga perlu mencakup peningkatan kualitas hunian. Untuk itu, dia menilai keterlibatan developer swasta dan sektor pembiayaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. 

“Kalau kita mau memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang kudu betul-betul dijalankan. Pengembang nan sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, kudu memenuhi tanggungjawab kediaman berimbang. Ini bukan sesuatu nan bisa diabaikan,” ujar Sudjatmiko dalam keterangannya, Jumat (13/10/2026).