DPR Sebut Kedaulatan Energi Harus Dimulai dari Revisi UU Migas

Migas RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyatakan kedaulatan energi merupakan bagian krusial dari makna kemerdekaan Indonesia. Negara nan berdaulat kudu bisa mengelola sumber daya alamnya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

“Energi adalah urat nadi perekonomian. Karena itu, keahlian negara menjamin daya nan cukup, terjangkau, dan berkepanjangan merupakan bagian dari kedaulatan nasional,” ujar Gunhar, Minggu (16/8/2026).

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi, termasuk penerapan mandatori biodiesel B50 sejak 1 Juli 2026. Namun, menurutnya, swasembada daya tidak cukup hanya diukur dari pengurangan impor bahan bakar. Persoalan nan lebih mendasar adalah gimana meningkatkan produksi dan lifting minyak nasional.

“Kalau konsumsi terus meningkat sementara produksi tertekan, ketergantungan terhadap impor bakal tetap terjadi. Karena itu, bicara kedaulatan energi, kemandirian energi, dan ketahanan daya tanpa melakukan perubahan alias revisi UU Migas adalah sebuah keniscayaan nan tidak bisa kita hindari,” tegasnya.

Menurutnya, revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas kudu segera dituntaskan. Regulasi nan telah berumur lebih dari dua dasawarsa tersebut kudu bisa menjawab tantangan produksi, investasi, teknologi, transisi energi, dan kebutuhan daya domestik nan terus berkembang. Salah satu aspek krusial adalah memberikan kepastian norma terhadap kelembagaan pengelolaan hulu migas, termasuk memperkuat posisi SKK Migas melalui undang-undang.

“ Investasi juga kudu bisa meningkatkan lifting, memperkuat penerimaan negara, memenuhi kebutuhan domestik, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri,” katanya.