DPR Kaji Usulan Nama Jawa Barat Diganti Provinsi Sunda

Sebelumnya, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat usai sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jabar pada Kamis (2/7/2026).

Koordinator Tim Pengusul Perubahan Nama, Ganjar Kurnia menilai perubahan nama menjadi Provinsi Sunda begitu krusial guna menjaga identitas Sunda agar tak hilang.

"Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, nan kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Secara historis, nama Sunda mempunyai kekuatan sosiologis, kultural, dan psikologis nan berangkaian dengan jati diri. Sementara itu, secara geografis, Sunda mempunyai cakupan wilayah nan begitu luas mulai dari Banten hingga Cipamali nan berada di perbatasan Jawa Tengah.

"Wilayah Tatar Sunda membentang dari Banten hingga Sungai Cipamali nan sekarang menjadi pemisah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun seiring perubahan manajemen pemerintahan, identitas tersebut perlahan memudar," ucap Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut.

Ganjar menyebut upaya untuk mengubah nama Jawa Barat sudah dimulai sejak tahun 2013. Selama itu pula, kata dia, muncul kekhawatiran bakal adanya tuntutan pemekaran wilayah andaikan nama Jawa Barat diubah. Terkait masalah itu, dia menilai dapat diselesaikan melalui diskusi.

"Kan banyak nan mengatakan, 'Wah kelak jika Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain bakal memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. nan krusial maunya aja dulu, rumuskan dulu," ucap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengapresiasi kepada DPRD Jabar nan sudah memberi ruang untuk mendiskusikan usulan tersebut. Dia pun berambisi usulan itu dapat dikaji oleh para personil dewan.

"Mungkin perjuangannya tetap panjang juga. Tapi paling tidak jika saya mengapresiasi DPRD merespons secara baik gitu ya apa nan menjadi pendapat kita," jelas dia.

Di letak nan sama, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati mengatakan semua fraksi nan ada di DPRD Jabar sudah menyepakati agar usulan itu dapat dibahas lebih lanjut.

"Entah kelak setelah ada kajian naskah akademik, alias tergantung kesepakatan rapat ketua apakah bakal ditindaklanjuti melalui pansus usulan alias dikaji secara komisional di Komisi I, kelak kita tunggu," pungkasnya.