DPR Ingatkan Purbaya Hati-Hati Kelola Dana SAL di Bank Himbara

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino memberikan catatan kritis kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengelolaan biaya Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah nan ditempatkan pada jejeran bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Harris mengingatkan agar kebijakan penempatan maupun penarikan biaya kas negara tersebut dilakukan lewat kalkulasi nan matang serta berjenjang demi menghindari guncangan likuiditas di industri perbankan nasional. Langkah penataan nan terukur dinilai sangat krusial agar tidak memicu gejolak kenaikan suku kembang di pasar finansial domestik.

"Menurut saya ke depannya pengelolaan SAL kudu dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menimbulkan akibat nan tidak diinginkan," tegas Harris dalam rapat kerja Komisi XI DPR berbareng Kementerian Keuangan, Rabu (15/7/2026).

Harris menambahkan, ketika pemerintah menyuntikkan biaya SAL perdana sebesar Rp200 triliun pada September 2025 silam, sasaran utama kebijakan tersebut memang difokuskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Namun, merujuk pada pedoman info riil serta hasil serap aspirasi Komisi XI berbareng jejeran dewan Himbara kala itu, kondisi likuiditas perbankan sebenarnya tetap sangat memadai sehingga guyuran likuiditas tambahan dari pemerintah belum mendesak dilakukan.

"Jadi tidak ada kekurangan likuiditas nan ada di pasar ketika dorongan pertama sebesar Rp200 triliun," ujar Harris.

Lebih lanjut, Harris menyayangkan inkonsistensi kebijakan fiskal nan dinilai berubah-ubah secara berulang, mulai dari penempatan dana, penarikan tiba-tiba, hingga akhirnya disuntikkan kembali. Siklus tarik ulur biaya SAL ini dinilai memicu draf ketidakpastian baru bagi para pelaku pasar keuangan.