DPR Dukung Langkah Pemerintah dalam Penataan Sektor Pertambangan Nasional

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka(Dok spesial )

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Beniyanto Tamoreka mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menata ulang sektor pertambangan nasional guna memperkuat peran negara serta meningkatkan penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Beniyanto, pertimbangan tata kelola pertambangan nan disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjadi momentum krusial untuk memastikan sektor mineral dan batu bara dapat memberikan faedah nan lebih besar bagi negara dan masyarakat.

"Negara kudu datang lebih kuat dalam memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan nilai tambah nan maksimal bagi rakyat. Penataan sektor tambang perlu diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan keberlanjutan lingkungan,” kata Beniyanto dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Ia menilai penguatan tata kelola sektor pertambangan menjadi langkah strategis agar pengelolaan sumber daya nasional tidak hanya berfokus pada aspek eksploitasi, tetapi juga bisa mendorong pembangunan ekonomi nan berkelanjutan.

Beniyanto menyoroti sejumlah wilayah nan saat ini menjadi perhatian dalam tata kelola pertambangan nasional. Kawasan tambang nikel di Sulawesi, seperti Morowali dan Konawe, menurutnya memerlukan pengawasan nan semakin kuat seiring pesatnya perkembangan industri hilirisasi.

Di Kalimantan, khususnya sektor pertambangan batu bara, dia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi dan aspek lingkungan. Sementara itu, di Papua dan Maluku Utara, pengelolaan mineral strategis dinilai perlu lebih diarahkan agar faedah ekonominya dapat dirasakan secara lebih besar oleh masyarakat setempat.

“Kita mau daerah-daerah penghasil tambang tidak hanya menjadi letak pemanfaatan sumber daya, tetapi juga ikut menikmati faedah pembangunan, peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.

Ia menegaskan penguatan posisi negara dalam sektor pertambangan perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap menjaga kepastian norma bagi pelaku usaha. Menurut dia, suasana investasi nan sehat tetap menjadi aspek krusial bagi keberlanjutan industri pertambangan nasional.

“Kita mau keseimbangan antara kepentingan negara, kepastian investasi, dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu penataan sektor tambang kudu dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan investor,” katanya.

Beniyanto juga mendorong percepatan hilirisasi industri mineral serta penguatan industri pengolahan di dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi juga bisa menjadi pusat industri berbasis sumber daya alam nan mempunyai daya saing global. (E-4)