DPR Dorong Penguatan Sistem Pemilu dari Ancaman Siber

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno (Foto: Ist)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengatakan, pemilu jangan lagi dipandang sebagai prosedur elektoral, melainkan prasarana digital strategis negara. Ancaman terhadap pemilu sudah berkarakter sistemik, mulai dari manipulasi data, serangan siber, hingga penurunan kepercayaan publik.

“Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia kudu dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” ujar Romy lewat siaran pers, Jumat (6/2/2026).

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu kudu setara dengan kepercayaan terhadap mobile banking mengenai dengan keamanannya. Anggota majelis dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan, kepercayaan publik terhadap pemilu hanya dapat dijaga melalui sistem nan aman, terenkripsi, diaudit berlapis, dan tidak dapat dimanipulasi.

Menurut Romy, e-voting adalah visi jangka panjang, sementara e-counting jalan tengah paling logis dan konstitusional saat ini. Sebab, dengan tetap mempertahankan paper ballot sebagai bukti bentuk nan dikombinasikan dengan penghitungan digital nan kondusif dan transparan.

Quantum Encryption dan Keamanan Masa Depan

Demokrasi digital tidak boleh dibangun dengan enkripsi kemarin sore. Ia pun menekankan, keamanan pemilu tidak boleh berpikir jangka pendek.

Romy menegaskan, bangsa Indonesia tidak kekurangan kapabilitas nasional, lantaran mempunyai satelit nasional, jaringan info backbone nasional, pusat info nasional. Menurutnya, jika duit rakyat bisa diamankan secara digital, tidak ada argumen bunyi rakyat tidak bisa diamankan dengan standar nan sama, apalagi lebih tinggi.