Dorong PT Diturunkan, GKSR: Jangan Ada Suara Rakyat yang Hilang

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |19:52 WIB

 Jangan Ada Suara Rakyat nan Hilang

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Foto: Ist)

JAKARTA - Sejumlah partai politik nonparlemen nan tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) kembali menggelar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Mereka mendorong upaya pengamanan jutaan bunyi rakyat dengan mengusulkan penurunan periode pemisah parlemen alias Parliamentary Threshold (PT).

"Sekber GKSR ini bakal kita terus hidupkan. Hari ini kita mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas Parliamentary Threshold (PT). Kita bakal mendengar masukan, gimana agar semestinya tidak ada satu bunyi pun nan hilang," kata Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) saat membuka focus group discussion (FGD) berjudul “Dinamika Parliamentary Threshold dan Masa Depan Demokrasi Representatif Indonesia” di Kantor Sekber GKSR, Menteng, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Oso mengatakan, wacana mengenai besaran PT sekarang mulai ramai dibahas partai-partai di parlemen. Menurutnya, ada usulan kenaikan PT menjadi 5 hingga 7 persen, namun ada pula pihak nan menghendaki nomor 0 persen.

Di sisi lain, GKSR menilai kebijakan PT justru berpotensi menghilangkan jutaan bunyi rakyat, mempersempit representasi politik, memperkuat kekuasaan partai besar, hingga menghalang regenerasi politik nasional. 

"Demokrasi tak boleh berubah menjadi kejuaraan tertutup, kartel elit, dan arena eksklusif partai mapan. Jangan sampai, kerakyatan kita memberi kewenangan memilih kepada rakyat, tapi tak memberi kewenangan untuk diwakili," ujarnya.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑