Dorong Integrasi Data untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Jasa Raharja (Persero) mendorong percepatan integrasi info lintas lembaga guna menyiasati tetap rendahnya kepatuhan masyarakat dalam bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan info nasional hingga Juni 2026, terdapat sekitar 27 juta unit kendaraan nan saat ini tetap menunggak pajak.

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Muhammad Awaluddin, membeberkan bahwa dari total 51,9 juta kendaraan nan telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran PKB di Indonesia, baru sekitar 24 juta kendaraan nan memenuhi kewajibannya. Hal itu membikin tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional baru menyentuh nomor 46,28 persen.

"Transformasi pelayanan Samsat kudu berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big info serta menghubungkan info lintas instansi, kita dapat menghasilkan kajian nan lebih komprehensif sehingga strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat disusun sesuai karakter masing-masing daerah," ujar Awaluddin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026). 

Awaluddin menegaskan bahwa salah satu solusi untuk mendongkrak kepatuhan tersebut adalah melalui optimasi pemanfaatan big info nan terhubung antarinstansi. Melalui sinkronisasi info registrasi kendaraan, perpajakan, dan info pendukung lainnya, pemerintah wilayah dapat menyusun strategi nan lebih presisi dan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Awaluddin berambisi sinergi tiga pilar pembina Samsat tidak lagi melangkah sendiri-sendiri, melainkan meningkat menjadi sebuah orkestrasi berbasis info tunggal. Langkah ini dinilai krusial agar setiap kebijakan penertiban maupun pelayanan manajemen kendaraan dapat melangkah lebih adaptif, transparan, cepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya penemuan pelayanan di daerah. Ia mendorong lahirnya beragam terobosan jasa Samsat modern sosialisasi sejumlah kebijakan izin terbaru.

Fatoni optimistis dengan saling berbagi pengalaman antar-daerah serta komitmen penguatan kolaborasi, keahlian Samsat bakal semakin optimal dalam menggenjot penerimaan wilayah dari sektor PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pelayanan Samsat kudu terus beralih bentuk melalui penguatan sinergi, inovasi, dan kerjasama antarpemangku kepentingan. Dengan saling berbagi pengalaman dan menghadirkan beragam terobosan, kami optimistis keahlian Samsat bakal semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah," kata Fatoni.(H-2)