Dongkrak PAD, Pemda Diminta Beralih dari Digital Payment ke Digital Revenue

Pemerintah wilayah (pemda) diharapkan tidak memaknai digitalisasi transaksi hanya sebatas penyediaan kanal pembayaran nontunai. (Foto: okezone.com/Kemendagri)

JAKARTA — Pemerintah wilayah (pemda) diharapkan tidak memaknai digitalisasi transaksi hanya sebatas penyediaan kanal pembayaran nontunai. Digitalisasi perlu dikembangkan menjadi ekosistem pengelolaan pendapatan wilayah nan terintegrasi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo mengatakan digitalisasi transaksi pemerintah wilayah merupakan bagian krusial dari transformasi tata kelola finansial daerah. Menurut dia, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak cukup hanya dengan menghadirkan QRIS, virtual account, mobile banking, alias kanal pembayaran digital lainnya.

“Elektronifikasi transaksi pemerintah wilayah bukan sekadar menyediakan QRIS, virtual account, alias mobile banking. nan lebih krusial adalah membangun ekosistem transaksi nan terintegrasi dan menjadikan info transaksi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan finansial daerah,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, digitalisasi idealnya terintegrasi mulai dari pendataan, penetapan, penagihan, rekonsiliasi, hingga pelaporan pajak dan retribusi daerah.

Integrasi tersebut membikin transaksi pembayaran tidak hanya tercatat sebagai aktivitas penerimaan, tetapi juga menjadi sumber info untuk memperkuat pengawasan dan pengambilan kebijakan pendapatan daerah.